Pembangunan Tol Bandara Kualanamu-Tebing Tinggi yang Juni 2017 ini Rampung.IST |
Jambipos Online, Jambi- Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia, Dr Umar Aris menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi lamban dalam melakukan pembebasan lahan jalur Trans Sumatera seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Demikian dikatakan Umar Aris kepada wartawan disela-sela pembahasan Program Pembangunan Pelabuhan Muarasabak, Rel Kereta Api Jambi-Palembang-Jambi-Pekanbaru, Jembatan Timbang antara Gubernur Jambi, H Zumi Zola dengan rombongan Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia, Dr Umar Aris di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (18/4/2017) lalu. (Baca: Pemprov-kesulitan-bebaskan-tanah-trans)
Menurut Umar Aris, pembangunan Trans Sumatera yang meliputi Tol Sumatera dan Rel Kereta Api menjadi program prioritas Pemerintah Pusat hingga 2019 mendatang. Namun hingga kini pembebasan lahan jalur trans Sumatera di Provinsi Jambi masih terkendala.
Dirinya meminta agar Pemprov Jambi intensif lagi dalam melakukan pembebasan lahan jalur trans Sumatera tersebut.
Sehingga Pemerintah Pusat dapat melakukan anggaran dalam percepatan pembangunannya.
Rel kereta api jalur Jambi Palembang dan Jambi Pekanbaru menjadi harapan Gubernur Jambi segera terealisasi sesuai dengan semangat Pemerintah Pusat.
“Tahapan DED (Detail Engineering Design/ gambaran detil pembangunan) yang pertama dilakukan, juga amdal, izin trase atau rute yang dianggap aman. Kalau sudah trase nanti tinggal tarok (pasang) rel aja,” kata Umar.
Umar menambahkan, anggaran pembangunan rel kereta api di Jambi masih belum ada kepastian angka, karena rel kereta api masih dalam proses DED, yang didalamnya juga terkait dengan kehandalan/kekuatan tanahnya.
“Anggaran belum untuk rel kereta api, banyak tahapan yang perlu kita lalui, sabarlah dan dalam proses," jelas Dr Umar Aris. (JP-Lee)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE