Kasus Mark Up Gaji di Pemprov Jambi, Mantan Sekda Ridham Priskap dan Syahrasaddin Terseret?

jambipos-online Rabu, April 05, 2017

ILUSTRASI KANTOR KEJATI JAMBI.

Jambipos Online, Jambi-Dua mantan Sekda Provinsi Jambi yakni Ridham Priskap dan Syahrasaddin telah diperiksa menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi kasus dugaan korupsi dengan modus mark up gaji PNS golongan III di Setda Provinsi Jambi. Apakah kedua mantan sekda Provinsi Jambi itu akan terseret dalam kasus ini? Hanya penyidik Kejati Jambi yang tahu.

Kini Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi dengan modus mark up gaji PNS golongan III di Setda Provinsi Jambi. Setelah kasus ini ditingkatkan ke penyidikan, sejumlah saksi telah diperiksa oleh tim penyidik. Dua diantaranya adalah mantan Sekda Provinsi, Ridham Priskap dan Syahrasaddin.

Kasi Penkum Kejati Jambi Dedy Susanto melalaui Kasi Penyidikan Imran Yusuf kepada wartawan, baru-baru ini mengatakan proses pemeriksaan masih berlangsung, dan hasil pemeriksaan akan dievaluasi oleh tim penyidik.

“Mungkin dalam waktu seminggu kita akan melakukan evaluasi pemeriksaan, guna menentukan apakah hasil pemeriksaan kita bisa menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab untuk menjadi tersangka,” kata Imran.

Diakui Imran, dari hasil penyidikan sementara sudah mengarah atau memfokus kepada siapa aktor yang paling bertanggungjawab dalam kejadian itu. Hanya saja siapa terduga pelaku tersebut, Imran belum mau mengungkapkan.

“Yang jelas hampir semua yang mengetahui persoalan tersebut sudah diminta keterangan baik dalam proses penyelidikan maupun tahap penyidikan. Semuanya hampir 20 orang termasuk dua mantan Sekda Ridham Priskap dan Syahrasaddin,” katanya.

Dijelaskan, kedua mantan pejabat Pemprov ini dimintai keterangannya terkait pengetahuannya soal pencairan. Karena kata Imran, untuk pencairan uang itu ada proses yang dilalui, mulai pengajuan dari bawah ke atas baru bisa melakukan pencairan. “Jadi ada prosesnya," sebut Imran.

Namun Imran menolak menyebutkan, apakah pelaku tunggal atau melibatkan orang lain. “Nanti lah kami akan mengumumkan kepada kawan-kawan sekalian ya," ujarnya.

Untuk diketahui, hasil penyelidikan sementara terungkap peristiwa ini telah berlangsung sejak tahun 2013 hingga pada tahun 2016 ini. Kasus ini terungkap berawal dari adanya informasi yang masuk kepada Kejati Jambi, kemudian ditindaklanjuti oleh tim penyidik Kejati Jambi dengan melakukan pengumpulan data dan penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa Kejadian ini sejak 2013 sampai April 2016, nilainya hampir Rp 5 miliar. Modusnya, melakukan memark up jumlah pegawai yang akan dibayarkan gajinya untuk golongan III. Nilai rata-rata yang dimarkup antara Rp 80 juta sampai 100 juta perbulan. Sehingga nilai 5 miliar lebih. (JP-04)