Jambipos Online, Jakarta- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jambi, Hj Sherrin Tharia Zola
mengemukakan bahwa program TP PKK Provinsi Jambi terus berupaya bersinergi
dengan program Pemerintah Daerah. Diantaranya dengan meningkatkan peran dalam
pembinaan karakter dan akhlak anak.
Hal tersebut disampaikan oleh Sherrin Tharia usai mengikuti
Pembukaan Rapat Konsultasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Tahun 2017, bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto,
Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017) malam.
Sherrin mengatakan, TP PKK Provinsi Jambi sudah berupaya
membuat konsep akselerasi (percepatan) program yang tepat guna dan tepat
sasaran yang selaras dengan progam pembangunan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
"Kita bermitra dengan Pemerintah Daerah, jadi apa yang dijalankan oleh
Pemerintah Daerah juga dipadukan dengan program PKK," ujar Sherrin Tharia.
Didampingi oleh Wakil Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj.
Rahima Fachrori Umar dan Wakil Ketua II TP PKK Provinsi Jambi, Hj.Chairunnisa
Erwan Malik, Sherrin Tharia menjelaskan, dari berbagai program TP PKK Provinsi
Jambi, pendidikan sangat diperhatikan, salah satunya adalah untuk melakukan
pembinaan kepada anak-anak supaya anak-anak memiliki karakter yang baik dan
tangguh, yang dijalankan melalui pendidikan keagamaan, contohnya melalui
pengajian-pengajian.
Pembinaan akhlak dan karakter anak itu, lanjut Sherrin
Tharia, salah satunya tentang narkoba yang sangat bahaya. Untuk menyikapi
bahaya narkoba tersebut, PKK melakukan pendekatan yang lebih intens kepada para
orangtua dan kerjasama dengan para tokoh agama seperti para ustad, untuk
memberikan pendidikan dan perhatian lebih supaya anak-anak menghindari narkoba,
dengan kata lain penekanannya preventif (pencegahan).
"Pendidikan keagamaan sangat penting. Melalui
pengajian-pengajian, kita upayakan bagaimana agar PKK bisa masuk ke ibu-ibu
untuk mengajak mereka supaya mendidik anak-anaknya dengan basis agama dan
memberikan pemahaman bahwa narkoba sudah sangat meresahkan sekali. Jadi,
pengajian-pengajian lebih pada pengetahuan (wawasan) dan penyuluhan,
mengedukasi agar PKK bisa masuk melalui agama," jelas Sherrin.
Namun demikian, Sherrin mengungkapkan bahwa bukan hanya
pembinaan karakter anak yang diprioritaskan, Kelompok Kerja (Pokja) lain juga
memiliki program unggulan masing-masing. "PAUD (Pendidikan Anak Usia
Dini), Kesehatan, dan program lain sesuai Pokjanya juga kita pikirkan,"
tambah Sherrin Tharia.
"Yang dikerjakan oleh PKK, lanjut Sherrin Tharia,
sangat mendasar, sampai ke Dasa Wisma, dan untuk itu TP PKK memberdayakan
potensi yang ada. Sebetulnya PKK ini memudahkan pekerjaan pemerintah, jadi kami
juga perpanjangan tangan pemerintah. Mudah-mudahan dari atas konsepnya sudah
baik, insyaallah efek domino, semuanya sejalan," terang Sherrin Tharia.
Sherrin Tharia berharap agar PKK bisa mengajak masyarakat
untuk mengerjakan program pemerintah supaya program tersebut sukses, yang
dampak atau manfaatnya untuk masyarakat juga.
"Mudah-mudahan, semua Pokja kuat yang menghasilkan
program yang kuat yang benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat,"
tutur Sherrin Tharia.
Terkait dengan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah dengan
menanam cabai dan tanaman pangan lainnya yang telah dilakukan oleh TP PKK
Provinsi Jambi dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi beberapa waktu
yang lalu, Sherrin Tharia menyatakan, tanam cabai sudah dibagikan ke
kabupaten/kota se Provinsi Jambi.
"Itu bantuan dari Kementerian Pertanian. Bantuan itu
tidak sulit didapat, tetapi bagaimana me-maintain (memelihara), mendidik
masyarakat supaya melaksanakan dan merawat, itu yang sulit. Jadi, bukan hanya
mendapat bantuannya, tetapi lebih pada setelah bantuan itu didapat bagaimana
tindak lanjutnya. Disitu peran PKK harus mengingatkan dan memotivasi masyarakat
bahwa bantuan yang membutuhkan dana besar itu tidak mubajir. Dalam hal-hal
seperti itu PKK harus hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi
masyarakat," pungkas Sherrin Tharia.
Sebelumnya, mewakili Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Dr.Nata
Irawan, SH,M.Si menyatakan, Kementerian Dalam Negeri terus melakukan penguatan
kelembagaan PKK.
Nata Irawan mengemukakan, program PKK harus menjadi satu
kesatuan dengan program pemerintahan, termasuk dalam upaya mengurangi
kemiskinan, dimana saat ini terdapat 28,5 juta masyarakat miskin di Indonesia.
Nata Irawan berharap agar PKK juga bisa bekerjasama dengan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang saat ini jumlahnya lebih dari 15.000 se
Indonesia, dan agar Dana Desa yang jumlahnya terus ditingkatkan, juga
disinergikan dengan program PKK.
Nata Irawan mengungkapkan, saat ini, Perpres tentang PKK
sudah diparaf oleh semua kementerian terkait, tinggal finalisasi di Kementerian
Hukum dan HAM. Hal itu berarti, aspek regulasi dan kelembagaan PKK terus
ditingkatkan.
Dikatakan oleh Nata Irawan, selain aspek regulasi dan
kelembagaan, aspek yang sangat penting adalah aspek kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) PKK. "PKK tidak boleh miskin inovasi," ujar Nata
Irawan.
Ketua Umum TP PKK (Pusat), dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo
menekankan supaya daerah memiliki akselerasi program yang tepat guna dan tepat
sasaran, yang selaras dengan program dan kebijakan pembangunan pemerintah, jadi
penekanannya implementasi program pemerintah sebagai mitra pemerintah.
Istri Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo ini menyatakan,
rapat konsultasi dilaksanakan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang
ke-45, yang difokuskan pada konsolidasi program PKK dan penguatan kelembagaan
PKK.
Ketua Panitia Pelaksana, Sekretaris Umum TP PKK (Pusat),
Ir.Rosi Rosana Septi Murni menyampaikan, tema Rapat konsultasi TP PKK tersebut
adalah "Melalui Rapat Konsultasi TP PKK Tahun 2017 Kita Laksanakan
Konsolidasi Program Sebagai Sarana Mewujudkan Akselerasi Program-Program
PKK."
Rosi Rosana mengatakan, dari tema tersebut tercermin
penekanan rapat konsultasi, yakni konsolidasi program untuk akselerasi program
PKK.
"Tujuan rapat konsultasi ini adalah konsolidasi dalam
mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara umum dan penguatan
kelembagaan PKK," ujar Rosi Rosana.
Narasumber dalam rapat konsultasi tersebut, lanjut Rosi
Rosana, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ditjen BPD
Kemendagri, dan pengurus TP PKK Pusat. (ADV-Humas Prov Jambi)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE