Sekda : Bencana Terjadi, Bantuan Langsung Diberikan

Gubernur Jambi H Zumi Zola Zulkifli didampingi Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Budi Nurahman ST saat meninjau jalan dan jembatan di Nipah dan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Foto Humas.

Jambipos Online, Jakarta-Penjabat Sekretaris Daerah Pjs Provinsi Jambi Drs H Erwan Malik MM menyatakan bahwa pemerintah berusaha lebih cepat lagi memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana. Bahkan semaksimal mungkin diupayakan jika bencana terjadi, bantuan langsung diberikan kepada masyarakat, untuk meringankan beban masyarakat korban bencana.

Hal tersebut dikemukakan oleh Sekda dalam Rapat Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana serta Penandatanganan Perjanjian Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2017 di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (29/3/2017). Dalam rakor tersebut, BNPB memberikan hibah kepada daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Erwan Malik menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi mendapat dana monitoring sebesar Rp185 juta untuk pengawasan dan koordinasi terhadap kejadian bencana yang menimpa daerah kabupaten/kota. “Pemprov mendapat dana monitoring terkait dana bantuan bencana yang terjadi di kabupaten/kota," ujar Sekda.

Erwan Malik menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini menjadi pihak yang memonitor pelaksanaan serta penanganan bencana yang telah dipersiapkan masing-masing kabupaten/kota dana bantuan bencana dengan cepat dan tidak melalui prosedur yang panjang.

“Sudah bisa langsung dicairkan jika terjadi bencana. Dulu, bupati harus keluarkan surat terkait status bencana baru dana bisa dicairkan," jelas Erwan Malik.

Erwan Malik mengakui belum melihat dan mengetahui secara riil besaran dana yang diterima kabupaten Kerinci, Tanjabbar, dan Tebo di acara tersebut, namun beberapa perubahan yang dibuat dari BNPB menggambarkan bahwa apabila bencana datang masyarakat langsung mendapat bantuan cepat, tetapi dapat dipertangungjawabkan.

“Beberapa daerah khususnya kabupaten dan kota di Provinsi Jambi terkena banjir tahunan, meskipun banjir biasa terjadi dan masyarakat sudah mengetahui, namun luasan daerah yang terkena dampak banjir ini yang menjadi perhatian pemerintah,” lanjut Erwan Malik.

“Gubernur Jambi sudah perintahkan atasi banjir dan penyebabnya sudah diketahui, diantaranya pendangkalan aliran sungai, daerah resapan dan tangkapan air yang semakin sedikit, juga faktor manusia, dan illegal logging, serta Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI),” Erwan Malik.

Sebelumnya, Kepala BNPB, Willem Rampangilei menjelaskan, bencana di Indonesia setiap saat bisa terjadi, yakni gempa, longsor, banjir, kabakaran hutan dan lahan, gunung meletus, bahkan tsunami melanda, yang menyebabkan jatuhnya korban yang banyak.

Willem Rampangilei menegaskan bahwa peristiwa bencana tidak dapat dihindarkan, namun manakala bencana terjadi, harus mampu waspada serta menghindar jangan sampai jatuh korban, kesiapsiagaan anggota dan tim penanggulangan bencana menjadi harapan terbesar masyarakat didaerah rawan bencana.

“Salah satu unsur keberhasilan yaitu kekompakan dan wujud komitmen pemerintah memberikan pelayanan publik, begitu bencana langsung assesment dan langsung ditindaklanjuti," kata Kepala BNPB.

Mengatasi bencana, lanjut Willem Rampangilei, tidak hanya memberikan bantuan kepada masyarakat saat bencana, tetapi juga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menjadi bagian penting untuk dilaksanakan dalam upaya memberikan rasa aman bagi masyarakat.

“Cadangan lahan perlu dilakukan, termasuk kejelasan status lahan yang digunakan sesuai tata ruang, drainase perlu dipersiapkan dengan baik. Degradasi lingkungan 750 ribu hektar sampai sejuta hektar setahun sedangkan pemulihan hanya 250 ribu hektar, menambah frekuensi bencana menjadi meningkat. Perubahan iklim juga menjadi faktor termasuk dengan perilaku masyarakat yang membuang sampah disungai.

Willem Rampangilei menambahkan bahwa acara yang dihadiri Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut mendorong pelaksanaan serta cepatnya penanganan atas bencana yang melanda. (Humas)