“Sapu Bersih Pergantian Pejabat” Zumi Zola Mendapat Tudingan Negatif

Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr Drs H Fachrori Umar M Hum melantik sebanyak 636 orang Pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkunngan Pemerintahan Provinsi Jambi. Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas (Eselon III dan Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bertempat di lapangan dalam Kantor Gubernur Jambi, Sabtu (25/3/2017) siang.

Jambipos Online, Jambi-Pergantian pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi seperti slogan “Sapu Bersih” ala Gubernur Jambi H Zumi Zola mendapat tanggapan negatif dari sejumlah pihak. Bahkan “sapu bersih” pergantian pejabat merupakan kejadian luar biasa di Pemprov Jambi dibandingkan pada gubernur-gubernur sebelumnya. Ada juga romor bahwa pembisik Zumi Zola akan merusak tatanan pemerintahan sehingga memungkinkan “Jambi Tuntas 2021” agal gagal.(Baca: Daftar Pejabat Baru Dilantik Wagub)

Demikian kesimpulan yang dihimpun Jambipos Online dari sejumlah pendapat terkait dengan “sapu bersih” pejabat di Lingkungan Pemprov Jambi sejak akhir 2016 lalu. Sedikitnya 1200 lebih pejabat sudah diganti di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Provinsi Jambi dalam satu tahun kepemimpinan Zumi Zola menjabat Gubernur Jambi.

Ketua Ombudsman Provinsi Jambi Taufik Yasak kepada wartawan mengatakan, pergantian pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi merupakan hak progratifnya Gubernur Jambi saat ini Zumi Zola. Tapi pergantian pejabat itu juga harus sesuai Standard Operating Procedure (SOP). Misalnya lewat proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Beperjakat), selanjutnya juga pergantian pejabat itu disesuaikan dengan kompentensi pejabat yang dipromosikan.

“Jangan sampai justru pejabat yang diangkat malah tidak memiliki kompentensi yang semestinya dibandingkan pejabat yang dinonjobkan karena bergantian jabatan itu. Obbudsman RI di Jambi berharap pergantian pejabat yang sudah dilakukan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, diharapkan tidak hanya didasari insting politik dikarenakan euphoria politik yang terjadi,” kata Taufik Yusak.

Kata Yusak, karena beranggapan sudah direstui pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) lantas semaunya saja dapat melakukan pergantian tanpa mengacu SOP yang sebenarnya. Apalagi, keberadaan Komisi ASN itu sendiri sudah didesak untuk segera dibubarkan.

“Pemerintah Provinsi Jambi sekarang ini diharapkan segera memfokuskan program kerja pembangunannya disektor infrastruktur, seperti jalan, jembatan yang memang kerupakan urat nadi perekonomian Jambi. Coba lihat sekarang ini, jalan–jalan banyak yang rusak, seperti salah satu contoh di Sungai Bahar, Sei Gelam, Kabupaten Muarojambi, dan belum lagi di daerah lain yang kondisi kerusakannya juga sangat parah,” ujarnya.

Ketua DPRD Mendapatkan Laporan

Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston juga memberikan pendapat soal pergantian pejabat yang begitu luar biasa di lingkungan Pemprov Jambi. Menurutnya, bahwa dirinya banyak mendapatkan laporan terkait pelantikan tersebut, karena pelantikan tersebut ada yang tidak melalui mekanisme dan aturan.

“Kita banyak menerima laporan bahwa ada yang tidak melalui mekanisme dan aturan yang ada. Juga bahwa akan ada pemanggilan buat BKD untuk mencari kebenaran tersebut. Untuk itu, nanti kita akan mencoba merapatkan juga di komisi untuk memanggil BKD, untuk menanyakan hal tersebut,” katanya.

Lebih lanjut Cornelis juga mengatakan jika semuanya terbukti benar, akan di pertanyakan kepada pemerintah untuk menanyakan kenapa hal seperti itu bisa terjadi.

“Kita kalau mendengarkan isu-isu saja, itukan kita belum bisa bicara. Nanti kalau seandainya memang benar, kita akan tanyakan pada pemerintah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi,” katanya.

Zola Harus Berhati-hati

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi Zoerman Manap juga memberikan pendapat soal pergantian pejabat yang begitu luar biasa di lingkungan Pemprov Jambi. Zoerman yang juga mantan Ketua Tim Sukses Gubernur Jambi Zumi Zola dan Wakilnya Fachrory Umar itu meminta agar Zumi Zola selaku Gubernur, mesti berhati – hati dalam melakukan pergantian pejabat di kabinetnya.

“Saya melihat pergantian pejabat yang sudah dilakukan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai hak perogratifnya itu, memang tidaklah seluruhnya dianggap tidak tepat. Memang mesti diakui tidak seluruhnya dianggap tidak tepat pejabat yang ditempatkan sekarang ini. Tetapi, harus juga diakui masih banyak pejabat yang dipromosikan untuk mengisi jabatan tertentu bukanlah pejabat yang tempat,” katanya.

Menurut Zorman, pergantian pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sekarang ini, setidaknya harus mengacu kepada Standard Operasional Prosedur (SOP). Dan disamping itu juga, tentunya harus mengacu kepada orang yang tepat di jabatan yang tepat , the right man and the right place.

Katanya, Zola harus berhati-hati dalam mengganti pejabat yang diperuntukannya membangun Jambi Tuntas 2021. “Saya hanya mengingatkan saja, sebagai orang tua kepada anak muda yang sedang memimpin. Sebab andaikata salah, nanti kita semua yang rugi jika roda pembangunan yang diarahkan menuju Jambi Tuntas itu tidak terwujud,” sebutnya.

Menurut Zoerman Manap, dia masih tetap optimis Gubernur Jambi Zumi Zola dapat mewujudkan Jambi Tuntas 2021 itu, dan ini tentunya jika kepemimpinannya dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, seperti melakukan pergantian pejabat itu.

Menanggapi opini pendapat sejumlah pihak itu, Gubernur Jambi H Zumi Zola mengatakan, pihaknya sangat menghargai kritikan yang dilontarkan sejumlah pihak itu. Menurutnya, pergantian pejabat itu suatu hal biasa untuk kemajuan suatu program menuju “Jambi Tuntas 2021”.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Erwan Malik mengatakan dirinya belum menerima protes dan belum tahu bentuk protesnya. Dirinya mengatakan, akan menanggapi setiap protes yang dinilai tidak kompeten dengan jabatan yang selama ini dijabat.

“Kami belum tahu apa protesnya karena selama ini belum ada protesnya. Kalau memang protes kita lihat apa bentuk protesnya. Kalau memang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk apa dipertahankan, kan diganti,” kata Erwan Malik.

Kata Erwan Malik, dari banyaknya jumlah pejabat yang dilantik bisa saja menemukan kesalahan. Menurutnya hal itu bisa saja terjadi karena manusia tidak luput dari kesalahan. “Jumlahnya banyak, namanya manusia bisa saja salah, manusia tidak sempurna kesalahan tetap ada satu dua yang khilaf itu bisa saja terjadi," kata Erwan Malik. (JP-03)