Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum |
Jambipos Online, Jambi-Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Dr.
Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum mengatakan upaya peningkatan tata kelola
pemerintahan daerah mulai dari desa, kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi yang bersih, transparan,
akuntabel, partisipatif yang berorientasi pada peningkatan pelayanan terhadap
masyarakat terus ditingkatkan.
Hal demikian dikemukakan Wagub dalam acara Sosialisasi
Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Zona Hijau Pada Pemerintah Provinsi Jambi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Pola Kantor
Gubernur, Kamis (23/02/2017).
Adapun Tema Sosialisasi Kali ini adalah "Kita
Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Jambi Tuntas 2021".
Dalam sambutannya Wagub menyampaikan, Pemerintah Provinsi
jambi telah berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan yang semakin baik dan bersih (Good and Clean Government).
"Kami bersama Pak Gubernur telah berkomitmen akan terus meningkatkan
kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik agar kesinambungan
pembangunan dapat terwujud di Provinsi Jambi," ungkap Wagub.
"Kita semua berharap dengan semakin baiknya tata
kelola pemerintahan daerah, mampu menjaga kesinambungan pembangunan di Provinsi
Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera, negeri yang
Baidatun Toyyibatun Waghoffun Ghafuur," Sambung Wagub.
Dikatakan Wagub, seiring perubahan sistim demokratisasi di
Indonesia telah terjadi perubahan yang besar dilingkungan strategis
pemerintahan.
"Tantangan keterbukaan global yang dibarengi kemajuan
ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi telah menuntut kita harus tanggap dan
cepat dalam merespon dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang
diberikan harus menjamin kemudahan, kecepatan dan pelayanan kepastian waktu pemrosesan,"
Kata Wagub.
Wagub juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi mendorong
iklim investasi yang semakin kondusif merupakan salah satu bentuk peningkatan
kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas publik dalam upaya
perbaikan iklim investasi.
"Pemerintah telah menetapkan kebijakan
pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) yang bisa menjadi stimulasi bagi
investor untuk menanamkan modalnya, sehingga dapat menggerakkan roda
perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat," Jelas Wagub.
Selain itu, Wagub juga menyampaikan bahwa upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik khususnya di Provinsi Jambi masih belum berjalan
secara optimal.
"Kami sangat menyadari upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik di Provinsi Jambi belum berjalan seoptimal mungkin. Upaya kami
untuk mengetahui kualitas dan realitas pelayanan kepada masyarakat melalui
SIDAK di RSUD Raden Mattaher Jambi beberapa hari yang lalu oleh Pak Gubernur
masih ada yang berpandangan keliru, tetapi niat sesungguhnya hanya memberi
lecutan dan kesadaran bagi aparatur pelayanan untuk benar-benar berkomitmen
dengan kepentingan masyarakat luas," pungkas Wagub.
Sementara itu, Ketua Ombudsman Pusat Prof. Amzulian Rifai,
Ph.D mengatakan, Ombudsman adalah sebuah lembaga di Indonesia yang mempunyai
kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara, termasuk BUMN, BUMD dan perusahan perorangan yang diberi
tugas dalam pelayanan publik yang seluruh pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD
yang berdasarkan Undang-undang. " Tugas Ombudsman berfungsi membenahi
kesalahan administrasi dan fungsi mediasi," Katanya.
Menurut Ketua Ombudsman, sidak yang dilakukan Gubernur
Jambi beberapa waktu lalu di RSUD Raden Mattaher Jambi sangatlah baik.
"Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh Pak Gubernur. Bukan di
Jambi saja yang mempunyai masalah dirumah sakit, hampir disetiap daerah. Dengan
adanya sidak yang dilakukan oleh Gubernur Jambi tersebut dapat menjadi
pembelajaran juga oleh daerah lain, karena semua publik juga mendukung langkah
yang diambil oleh Gubernur jambi," Ujar Ketua Ombudsman.
"Sidak sangat baik dilakukan dalam upaya peningkatan
pelayanan terhadap masyarakat," sambungnya lagi.
Turut serta pada kesempatan ini unsur Forkopimda Provinsi
Jambi, Kepala Ombudsman Perwakilan provinsi Jambi H. M. Taufik Yazak, SH. MH,
Para kepala SKPD provinsi Jambi, Para Bupati/Walikota se- Provinsi Jambi atau
yang mewakili, para kepala SKPD terkait Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
serta para undangan lainnya. (Humas Prov Jambi)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE