Gubernur Jambi Sebut Persiapan Pilkada Serentak di Provinsi Jambi Berjalan Baik

Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan sambutan pada Rakornas Pilkada Serentak 2017, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1/2017) pagi.IST

Gubernur Jambi H Zumi Zola (kedua dari kiri) tampak berbincang dengan Gubernur Sumut saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1/2017) malam.

Jambipos Online, Jakarta-Gubernur Jambi H Zumi Zola S TP MA menyatakan bahwa secara umum, kondisi persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 15 Februari 2017 di Provinsi Jambi berjalan dengan baik. Dalam Pilkada Serentak Tahun 15 Februari 2017, 3 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Muarojambi, Sarolangun dan Kabupaten Tebo.

Hal itu disampaikan Zumi Zola usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1/2017) malam.

Zola menjelaskan, sebelum ada rapat koordinasi nasional tersebut, dia sudah terlebih dahulu mengadakan rapat dengan semua pihak yang berkaitan dengan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Provinsi Jambi.

“Sebelum acara ini, saya terlebih dahulu sudah mengundang semua yang terlibat di 3 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada di Provinsi Jambi, yang Insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang,” katanya.

“Baik itu dari penjabat masing-masing kabupaten, Forkopimda, KPU, Panwaslu, semua yang terkait. Kita ingin mendapatkan informasi kondisi seperti apa. Dan, kami sudah melayangkan surat hasil pertemuan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Alhamdulillah, pada umumnya, sejauh ini berjalan dengan aman. Harapan kita, sampai selesai seperti itu (tetap aman), begitu pula pascanya, harus bisa terkendali," terang Zola.

Disebutkan, terwujudnya kondisi yang aman dan terkendali tersebut memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk juga dengan netralitas para PNS (ASN), seperti yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo.

“Itu hal-hal yang selalu kita lakukan, dan arahan yang selalu diberikan, setiap ada Pilkada. Saya tekankan supaya semua pihak terkait menjalankan sesuai aturan, termasuk untuk tidak melakukan politik uang,” katanya.

Zola menyebutkan, bahwa Pilkada tersebut bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi semua pihak terkait, serta menitikberatkan sekaligus menghimbau adanya peran konstruktif dari para pasangan calon dan tim suksesnya.

“Saya pikir, ini bukan hanya tanggung jawab semua pelaksana yang terlibat, termasuk Pemerintah Kabupaten dan Forkopimda, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari semua calon. Arahan ini harus diikuti juga oleh para calon, karena pengantinnya adalah para calon, aktor utamanya calon-calonnya ini. Jadi, bagaimana mengikuti prosedurnya, aturan mainnya seperti apa, dan juga mengajak dan menghimbau, mengarahkan tim suksesnya seperti apa, jangan melakukan black campaign yang sifatnya memprovokasi karena memprovokasi itu pasti memberikan informasi yang salah, tidak mengedukasi masyarakat, itu yang tidak kita inginkan," terang Zola.

“Jadi, sejauh ini alhamdulillah, bisa berjalan lancar dan terkendali. Harapan kita, siapapun nanti yang menang, itu benar-benar pilihan rakyat. Jadikan ini pesta demokrasi, betul-betul pesta, artinya berikan sesuatu yang positif, dan untuk itu semua butuh komitmen," himbau Zola.

Dikatakan, penyelenggara utama, terutama KPU dan Panwaslu dalam rapat terakhir menyatakan siap, walaupun ada beberapa titik-titik rawan, tetapi sejauh ini sudah ada rencana, kalau sampai terjadi kondisi yang paling burukpun, sudah siap, begitu juga dengan Polri dan TNI untuk pengamanan, serta kejaksaan.

"Jadi dari semua sisi harus diperkuat, dan semuanya ditentukan oleh aktor utama, yaitu para pasangannya dan tim suksesnya," ujar Zola.

Terkait pemilih yang tidak memiliki e-KTP, Zola menyatakan, ada surat keterangan yang diberikan oleh instansi terkait kepada masyarakat yang punya hak pilih, tetapi tidak memiliki e-KTP.

"Tetapi saya pesan, surat ini jangan menjadi potensi yang dipermasalahkan ketika nanti pasca pemilihan. Hati-hati, mengeluarkan sutat keterangan ini jangan serta-merta, tetapi ada aturannya, siapa yang berhak, itu harus dimonitor dan dijaga betul. Jadi kita pantaulah, walaupun ada kendala yang lain, misalnya e-KTP tidak bisa karena dari pusat lambat sampainya. Saya tanya kepada gubernur-gubernur yang lain, sama, daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama. Kita upayakan maksimal supaya keterlibatan masyarakat bisa lebih baik dari tahun 2015 yang lalu," tutur Zola.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, H.M. Jusuf Kalla dalam arahannya Menyampaikan, sebelum adanya Pilkada Serentak di Indonesia, Pilkada dilaksanakan terpisah-pisah, sehingga Indonesia menjadi negara yang paling banyak melaksanakan pilkada di dunia, lebih dari 500 dalam 5 tahun, tidak efisien, maka dilaksanakan serentak, sehingga ada efisiensi.

Jusuf Kalla (JK) mengemukakan bahwa kesatuan dari semua pihak merupakan bagian dari menjaga keutuhan negeri. "Kesatuan dari kita semua haruslah menjadi bagian untuk mempersatukan bangsa," ujar JK.

Saat ini, kata JK, Pilkada sudah lebih baik, diantaranya dengan iklan terbatas, sehingga calon lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat dan terus-menerus diupayakan untuk mengurangi gesekan-gesekan, sehingga tidak menyebabkan konflik-konflik besar.

"Jangan terjadi masalah-masalah SARA, sehingga tidak menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Apabila ada masalah-masalah, segera dibawah ke ranah hukum, jangan berlarut-larut," tegas JK.

JK mengharapkan semua pihak untuk menjalankan seluruh proses dengan baik. "Harapan kita, demokrasi yang kita ingin tegakkan ini dapat berjalan dengan proses yang baik. Semoga seluruh Pilkada dapat berjalan dengan baik dan damai," ujar JK.

Tiga penjabat bupati dari Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Provinsi Jambi hadir dalam acara tersebut, yakni Pj Bupati Muarojambi, Kailani, Pj Bupati Sarolangun, Arif Munandar, dan Pj Bupati Tebo, Agus Sunaryo. (Humas Prov Jambi)