Aliansi Mahasiswa Jambi Minta Lima Poin Ini Kepada Jokowi

jambipos-online Kamis, Januari 12, 2017

Puluhan mahasiswa dari KAMMI, STIMIK, LMND, BEM UNJA, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jambi mengelar aksi unjukrasa di Simpang Bank BI dan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (12/1/2017). Foto Asenk Lee.

Jambipos Online, Jambi-Puluhan mahasiswa dari KAMMI, STIMIK, LMND, BEM UNJA, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jambi mengelar aksi unjukrasa di Simpang Bank BI dan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (12/1/2017). Aliansi Mahasiswa ini meminta lima poin penting kepada Presiden Joko Widodo.

Lima poin tuntutan itu 1. Mencabut PP No 60 Tahun 2016, 2. Turunkan harga TDL, BBM, Pajak Kenderaan dan Pelayanan Publik lainnya, 3. Tolak Tenaga Kerja Asing (TKA) prioritaskan pekerja Indonesia, 4. Bangun Industri Nasional berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, 5. Menuntut Pemerintah untuk tidak saling lempar tanggungjawab dalam membuat kebijakan dan menjalankan pemerintah berdasarkan Good Governance.

Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Jambi Hardiyansyah dalam orasinya menilai kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tidak pro rakyat. Diantaranya adalah persoalan korupsi yang merajalela, kesenjangan sosial yang meningkat.

Aliansi Mahasiswa Jambi ini juga menyebut adanya ancaman invasi dan penetrasi asing dari kekuatan neokolonialisme (nekolim) neoliberalisme yang hendak menjajah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui infiltrasi ke pemangku kebijakan di Indonesia.

“Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla hendaknya berjalan dalam garis Nawacita dan Trisakti dalam melaksanakan pemerintahan nya sesuai pada janji Pilpres 2014,” kata Hardiyansah.

Disebutkan, secara prinsip hendaknya mewujudkan NKRI yang mandiri, berdaulat serta memajukan kesejahteraan rakyat. Namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahannya Jokowi-JK yang sudah hampir setengah periode ini, belum sama sekali menjawab persoalan rakyat Indonesia.

Aksi mahasiswa itu ditanggapi Wakil Ketua II DPRD, Chumaidi Zaidi (PDIP). “Pada prinsipnya saya setuju dengan apa yang dituntutkan mahasiswa tapi semua berpulang pada kebijakan pusat, keputusan ada di mereka. Secepatnya Sekretaris Dewan akan mengkonsep surat tuntutan dari mahasiswa untuk disampaikan kepada Presiden,” ujar Chumaidi Zaidi.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Chumaidi Zaidi dan membuat surat peryataan bahwa tuntutan mahasiswa itu akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib dibawah pengawalan aparat kepolisian. (JP-03)