72 SLTA di Jambi Akan Gelar UNBK

jambipos-online Kamis, Januari 12, 2017

Unjukrasa SMKN 9 Muaro Jambi

Jambipos Online, Jambi-Sebanyak 72 sekolah atau sekitar 19,3 persen dari jumlah sekolah tingkat SLTA yang ada di Provinsi Jambi akan melakukan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Gubernur Jambi Zumi Zola kepada wartawan, Kamis (12/1/2017) mengatakan pemerintah pusat menargetkan hanya sebesar 13 persen dari sekolah yang ada, namun Jambi bisa melaksanakan lebih dari itu.

“Data sekolah kita yang mampu melaksanakan UNBK tahun ini sebanyak 72 sekolah dan jika dipersentasekan sebanyak 19,3 persen," kata Zumi Zola.

Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP) di Provinsi Jambi, UNBK 2017 dapat dilaksanakan sekitar 3,16 persen dari jumlah sekolah yang ada. "Itu dari kesiapan sekolah di Jambi," katanya.

Kemendikbud menunjuk jumlah sekolah pelaksana UNBK 2017 sebanyak 11.991 sekolah mulai tingkat SMP dan SMA/SMK sederajat. Sekolah yang tidak mampu melaksanakan UNBK migrasi atau numpang pelaksanaan ujian di sekolah yang melaksanakan UNBK.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ar Syahbandar mengatakan, seharusnya pemerintah tidak melakukan keputusan tanpa melihat keadaan sekolah di daerah, sebab jangankan untuk UNBK persediaan komputer di sekolah saja mungkin tidak ada.

Menurutnya, keputusan inu akan berdampak kepada siswa yang melaksanakan ujian, apalagi materi yang mereka terima berbeda, dan yang paling memprihatinkan adalah pelaksaan ujian bagi sekolah yang tidak mampu UNBK menumpang di sekolah lain.

“Di sini seharusnya pemerintah daerah menyampaikan kepada pusat tentang bagaimana keadaan daerah. Intinya pemerintah daerah berkomunikasi dengan pusat jangan sampai siswa dirugikan," kata Syahbandar.

Menurut Pengamat Pendidikan Jambi Bahrein Nurdin, dalam permasalahan ini bukan UNBK yang disalahkan, namun pertanyaannya apakah Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah telah siap menghadapi pelaksanaan ini.

“UNBK ini sudah disosialisakian sejak tahun 2016, jadi bukan hal yang baru lagi. Saat ini tender pembuatan soal sudah tidak ada, jadi UNBK harus dilaksanakan," katanya.

Menurutnya, perubahan memang harus dilakukan dan jangan sampai apa yang menjadi keputusan pemerintah ini ada yang dirugikan, sebab itu pelaksanaan UNBK dengan perencanaan yang matang sangat diperlukan. “Kalau ini tidak terlaksana dengan baik, jelas yang dirugikan adalah siswa," kata Bahrein. (An)