Politik Dinasti Berpotensi Korup dan Despotik

Ratu Atut Chosiyah 

Dinasti Politik Tidak Ada Gunanya Bagi Republik

Jambipos Online, Jakarta, - Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkaran Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti, menyebut,  politik dinasti di Indonesia telah mencerabut hak warga untuk menikmati berbagai fasilitas publik. Ini terjadi karena anggaran pemerintah daerah, justru dinikmati kroni dan keluarga pemilik dinasti politik.

Hal itu diperparah dengan kultur politik yang belum berubah. Misal, ada kepala daerah yang sudah dua kali menjabat, kemudian mencalonkan lagi, dengan menjadi wakil. Suksesi politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semata saling tukar posisi untuk mempertahankan kekuasaan.

"Politik dinasti jelas menghambat regenerasi politik, sirkulasi kekuasaan. Hampir semua daerah yang mengidap politik dinasti, tidak bebas korupsi, seperti terjadi di Banten, kakak adik kena kasus korupsi," tegas Ray, dalam diskusi Lawan Korupsi Tolak Dinasti Politik yang diselenggarakan di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Selasa (20/12/2016).
 .

Ray mengingatkan, politik dinasti menyuburkan praktik korupsi, seperti terjadi di Banten. Semua sumber daya ekonomi daerah, hanya dialokasikan ke saudara dan juga keluarga saja. 

"Tidak ada yang diuntungkan dari politik dinasti, kecuali dinastinya sendiri, rakyat tidak akan mendapat apa-apa," tegas Ray.

Ia mencontohkan, Banten, yang notabene memiliki anggaran hingga triliunan rupiah, akibat politik dinasti, masyarakatnya tidak sejahtera, tidak mampu menikmati akses pendidikan dan kesehatan memadai. Kasus jembatan roboh di Lebak, yang jadi sorotan internasional, jadi bukti.

"Dinasti politik ini tidak ada gunanya bagi republik. Suburnya korupsi, memberi bukti, tidak akan ada pembangunan memadai kalau dinasti politik makin subur di daerah, menolak politik dinasti, sama dengan mengatakan tidak kepada korupsi," tegas dia.

Sementara itu, Adi Prayitno, Dosen Politik FISIP UIN Syarif HIdayatullah, menambahkan, seringkali, membicarakan dinasti politik apalagi di Banten, selalu ada tudingan keberpihakan. Padahal, akibat sistem demokrasi belum ajeg dan tidak ada etika politik, dinasti politik di Indonesia selalu memiliki kecenderungan untuk korup.

Ia mencontontohkan, akibat dinasti politik, indeks pembangunan manusia (IPM) di Banten, selalu saja rendah. Padahal, Banten, sangat dekat bahkan berbatasan dengan Jakarta.  Rendahnya IPM di Banten, setelah memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, menjadi bukti tidak ada kesejahteraan.

"Kenapa sedemikian hancur, karena politik dinasti menyuburkan praktik korupsi, terjadi, mulai level gubernur, walikota, bupati," tegasnya.

Politik kekerabatan, kata Adi, memang akan selalu ada. Namun menjadi masalah, ketika tokoh yang dihadirkan itu, tidak memiliki kapasitas.  Di Indonesia, setelah sang ibu tidak berkuasa, anak kemudian ikut bertarung politik. Padahal, politik dinasti memiliki kecenderungan despotik dan korup harus diberantas sampai akarnya. (Rel-Gandi)

Berita Lainnya