Catatan Akhir Tahun-Menakar Optimisme Mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus di Pantai Timur Jambi

Jembatan Muarasabak-Zumi Zola-Desaign Pelabuhan Ujung Jabung. Dok Jampos

Jambipos Online, Jambi-Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk mewujudkan pembentukan tata ruang wilayah Kawasan Strategis Pantai (KSP) Timur Jambi, sebagai pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tampaknya masih terseok-seok. Gubernur Jambi H Zumi Zola kini “mengabaikan” KSP Timur Jambi sebagai KEK. Hal ini tampak dari kebijakan Zumi Zola yang menghentikan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Samudra Ujung Jabung.

Sejak dilantik menjadi Gubernur Jambi Februari 2016 lalu, kebijakan Zumi Zola belum menampakkan pemetaan pembangunan KSP Timur Jambi sebagai KEK. Zumi Zola kini baru berkutat pada pemantapan penempatan Pejabat Eselon II dan III dalam kepemimpinannya. Bahkan dengan lelang jabatan hingga pergeseran serta penonjob-an sejumlah pejabat sudah dilakukan.

Paling santer lagi, awal Januari 2017, Gubernur Jambi H Zumi Zola bakal mengganti sekitar 30 pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Jambi. Beredar rumor hal itu dilakukan guna percepatan Visi Misi “Jambi Tuntas 2021”.

Terlepas dari kebijakan soal pergantian pejabat itu, semoga kedepan Pemprov Jambi, khususnya Bappeda Provinsi Jambi lebih memantapkan program menuju KSP Timur Jambi sebagai KEK. Hal ini penting sebagai pintu gerbang ekonomi Provinsi Jambi menuju kemakmuran bersama.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ridham Priskap kepada wartawan baru-baru ini mengatakan, kawasan strategis pantai timur itu terdapat di Kabupaten Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur. Terdapat pula dua rencana pembangunan pelabuhan yakni Pelabuhan Muarsabak dan Ujung Jabung.

“Dua pelabuhan itu merupakan pendukung bagaimana dua wilayah tersebut menjadi kawasan strategis untuk meningkatkan perekonomian di Jambi,” ujarnya.

Disebutkan, tujuan pembentukan RTR KSP Pantai Timur Jambi ini agar pengembangan kawasan yang akan kita dorong menjadi KEK lebih terarah dan terukur. Makanya nanti akan ada mapping tata ruang wilayah, seperti penyesuaian kawasan industri dan letak pelabuhan. Serta posisi kawasan permukiman.

“Terkait pengembangan kawasan strategis tersebut, tidak hanya menggunakan APBD Pemprov Jambi saja, namun ada bantuan dari Pemerintah Pusat. Kalau menggunakan anggaran kita saja itu tidak akan cukup. Nanti kita upayakan bagaimana ada bantuan dari APBN," katanya.

Terpisah, Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar menambahkan, bahwa Pemerintah Provinsi Jambi tetap mendorong pembentukan kawasan ekonomi khusus di wilayah pantai timur tersebut.

Dikatakan, terbentuknya kawasan ekonomi khusus tersebut, Pemprov Jambi mengupayakan melalui kerja sama secara intensif dengan Kementerian Perhubungan untuk percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dan Muarasabak.

“Secara simultan Pemprov Jambi juga berupaya melakukan percepatan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urusan jalan tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah pusat,” katanya.

Sedangkan untuk pembentukan kawasan industri di wilayah timur Provinsi Jambi, pihaknya sedang melakukan studi kelayakan pengembangan kawasan industri seluas kurang lebih 198 hektare yang lahannya merupakan milik pemprov ini, yang berbatasan dengan areal kawasan Pelabuhan Muarasabak milik Pelindo II.

Dari hasil studi kelayakan tersebut diharapkan dapat rekomendasi yang realistis terkait dengan rencana pengembangan kawasan ekonomi pada lokasi tersebut. Sementara untuk meningkatkan konektivitas dengan kawasan Pelabuhan Ujung Jabung, Pemprov Jambi juga telah menganggarkan LARAP dan amdal pembangunan rel kereta api penghubung `railway` Sumatera, dengan jalur rel kereta api menuju kawasan Ujung Jabung.

Ranperda KEK

Disebutkan, Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi pada 2015 telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung. Dengan ditambahnya Raperda tentang Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi ini, sejumlah anggota DPRD Provinsi setempat mengapresiasi dengan kebijakan tersebut. Namun ada beberapa poin yang saat ini masih diperdebatkan dalam penyusunan Raperda ini.

Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Gerindra M Khairil kepada wartawan mengatakan, Raperda ini belum memuat dan mengatur zona risiko bencana yang berada di wilayah pesisir timur Provinsi Jambi.

Disebutkan, pengaturan zona ini menjadi penting mengingat Provinsi Jambi berdasarkan analisa risiko bencana memiliki potensi bencana alam yang berbeda-beda. Selain itu, pembagian zonasi pada Raperda KSP Pantai Timur belum sepenuhnya memperlihatkan rangkaian tata kelola pembangunan dari kawasan pantai timur menuju kawasan strategis Ujung Jabung.

Kata Khairil, DPRD Provinsi Jambi juga belum mengetahui bagaimana pola mekanisme kerja sama pemerintah dengan pihak swasta yang mungkin dilakukan dalam rencana pengembangan kawasan.

Beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi juga mempertanyakan bagaimana proses mekanisme lainnya seperti status hak atas tanah adat dan tanah negara nantinya, kemudian bagaimana proses kajian ilmiah yang dilakukan oleh Pemprov Jambi dalam menentukan wilayah strategis menuju kawasan ekonomi khusus tersebut.

Sementara Gubernur Jambi H Zumi Zola mengatakan, percepatan infrastruktur penunjang KSP Timur Jambi sebagai KEK, saat ini Provinsi Jambi butuh pembangunan pelabuhan yang cepat sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan wilayah timur sebagai kawasan ekonomi khusus.

Saat ini Pelindo II punya lahan 200 hektare dan pondasi untuk pelabuhan di Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pembangunan Pelabuhan Muara Sabak itu sudah ada sejak zaman Gubernur Zulkifli Nurdin yang tak lain adalah ayah kandung Zumi Zola. Namun pembangunan pelabuhan pada masa kepimpinan Zulkifli tidak selesai.

“Ini kan aset, kalau tidak digunakan mubazir, lokasinya cukup bagus. Saya sudah bicarakan dengan pihak Pelindo II tentang bagi-bagi tugas membangunnya," katanya.

Kata Zola, rencananya Pelindo membangun di atas lahan 200 hektare itu, sedangkan Pemprov Jambi membangun jalan menuju pelabuhan sepanjang 60 kilometer. “Kami sedang mendorong ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) karena jalan ini untuk pelabuhan, membutuhkan biaya besar. Jadi kita bagi-bagi kewenangan," katanya.

Sedangkan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga tetap didorong pembangunannya. Namun kata Zola jangan sampai Jambi kalah waktu hanya karena menunggu pembangunan Ujung Jabung selesai.

"Ujung Jabung tetap dilakukan pembangunannya, tetapi biayanya tidak sedikit, ada 4.200 hektare lahan. Artinya waktunya pun tidak akan singkat untuk membangun, sedangkan sekarang MEA sudah berlangsung. Kalau kita menunggu Ujung Jabung maka kita akan kalah waktu," katanya.

Dia mencontohkan, Kota Sungaipenuh dan Kabupaten Kerinci yang merupakan penghasil Kayu Manis bahkan sudah ekspor ke Eropa, namun kewalahan ini mengirim hasil produksi karena Jambi belum memiliki (hilirisasi) pelabuhan yang representatif.

“Kayu Manis itu sekarang dikirim melalui pelabuhan di provinsi tetangga, dampaknya provinsi tetangga mengklaim itu hasil produksi mereka. Jadi kita rugi banyak, petani rugi Pemprov Jambi juga rugi," ujarnya.

Sebab itu, kata Zola, dirinya sangat mendorong mana pelabuhan yang pembangunannya bisa lebih cepat dari Ujung Jabung yang ditargetkan selesai pada 2020 itu.

Zumi Zola berharap pembangunan Pelabuhan Muara Sabak cepat teralisasi agar bisa mendukung Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muarojambi yang sudah ada, serta Pembangunan Ujung Jabung yang masuk poros maritim itu juga bisa berjalan.

“Pemprov Jambi terus berupaya mendatangkan investor untuk berinvestasi di Jambi dengan meyakinkan investor bahwa yang ditawarkan Jambi dari segi bisnis sangatlah menguntungkan. Pemerintah semangatnya tidak lain tidak bukan, hanya untuk mensejahterakan masyarakat di Jambi," katanya.

Jalan Pelabuhan

Gubernur Jambi H Zumi Zola (kedua dari kanan) didampingi Kadis PU Provinsi Jambi Dodi Irawan, Kabid Bina Marga PU Provinsi Jambi H Arfan (paling kiri) , Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muarojambi, Varial Adhi Putra dan sejumlah pejabat Pemkab Muarojambi saat meninjau ruas Jalan Nyogan-Sungaibahar, Kabupaten Muarojambi, Selasa (15/11/2016).

Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi H Arfan, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pembangunan jalan di kawasan Pelabuhan Muarasabak menuju Pelabuhan Ujung Jabung sepanjang 42 kilometer.

“Dari Kota Jambi-Muara Sabak itu didanai APBN. Namun dari Muara Sabak-Ujung Jabung kita lakukan pembangunan dengan APBD. Sekarang kita sudah bebaskan 22 kilometer, sisanya 20 kilometer lagi akan dilakukan pada 2017," kata Arfan.

Kemudian, pada 2017 juga akan mulai dilakukan pembangunan jembatan di Sungai Rambut sepanjang satu kilometer dengan dana sebesar Rp300 miliar.

“Ini masuk skala prioritas kita. Harapan kita di sini skema APBN bisa masuk. Karena memang dana kita terbatas dan dimungkinkan dari APBN bisa dikerjakan disebabkan jalan yang ada di kawasan itu belum ada statusnya," ujarnya.

Dengan ditetapkannya kawasan strategis Pantai Timur, dan selesainya pembangunan dua pelabuhan di daerah itu diharapkan wilayah Jambi bagian timur bisa menjadi kawasan ekonomi khusus dalam meningkatkan perekonomian daerah ini ke depan.

Tiga Bandara

Sebagai upaya peningkatan perekonomian di Provinsi Jambi, keberadaan tiga bandar udara (bandara) di Provinsi Jambi merupakan suatu pintu atau gerbang akses yang memadai. Selain pengembangan Kawasan Strategis Pantai (KSP) Timur Jambi, sebagai pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pemprov Jambi juga akan fokus mengembangkan tiga bandar udara (airport) pada 2017 dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah dan pariwisata.

Tiga bandara di Provinsi Jambi yang akan dikembangkan itu yakni Bandara Sultan Thaha di Kota Jambi, Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dan Bandara Bungo di Kabupaten Bungo. Bandara Sultan Thaha Jambi akan diupayakan bertaraf internasional sedangkan Bandara Bungo akan ditingkatkan fasilitas pendukungnya.

Sementara Bandara Depati Parbo Kerinci dikembangkan dalam upaya menunjang kabupaten itu sebagai pencitraan pariwisata Jambi. "Presiden sangat peduli sekali dengan pariwisata, apalagi Kerinci sudah menjadi `branding` pariwisata Jambi. Tentu untuk meningkatkan pariwisata Kerinci pengembangan infrastruktur yang paling tepat adalah bandara," kata Zumi Zola dalam suatu kesempatan.

Gubernur Jambi mengatakan bahwa dirinya sudah menghadap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, guna berkoordinasi terkait pengembangan Sektor Perhubungan Jambi ke depan.

Dari pertemuan itu Zola mengatakan Jambi dipandang sangat potensial sekali untuk pengembangan perekonomian secara khusus pada sektor Perhubungan. “Pertemuan dengan Menteri Perhubungan itu menindaklanjuti pembicaraan dengan bapak Presiden beberapa waktu lalu terkait keingginannya mengembangkan bandara-bandara kecil, khususnya di Jambi," kata Zola.

Zola menjelaskan, untuk Bandara Sultan Thaha Jambi diupayakan bertaraf internasional. Itu terlihat dari rencana pembangunan dua terminal di Bandara Sulthan Thaha yang seharusnya dilakukan pada 2019, dimajukan pembangunannya tahun 2017 dan 2018 kembali dibangun lagi dua terminal. Landasan pacu (runway) dari 2.220 meter juga akan diperpanjang menjadi 2.600 meter.

“Ini langkah awal untuk menunjang Bandara Sultan Thaha Jambi menjadi bandara internasional, kita harus lengkapi persyaratannya. Di samping itu Jambi harus ada tujuan yang diinginkan para wisatawan yaitu wisata Kerinci. Dan untuk menunjang itu fasilitas bandara di sana harus dibenahi," ujarnya.

Di samping itu, sudah banyak maskapai yang bersedia terbang dari dan ke Jambi via Bandara Sultan Thaha jika semua fasilitas disiapkan. “Kita rencananya buka penerbangan Jambi-Solo, Jambi-Bandung dan Jambi-Padang. Sebab itu ini perlu dikembangkan," tegasnya.

Selain itu diupayakan adanya frekuensi penerbangan internasional, mengingat banyaknya penduduk provinsi itu berpergian ke luar negeri. Yakni ke Singapura dan Malaysia, namun selama ini melalui Bandara Batam atau Bandara Soekarno Hatta.

Zumi Zola mengatakan transportasi udara sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomian daerah. Sebab itu dirinya berharap agar penerbangan dari dan ke Jambi semakin meningkat, baik dari sisi penambahan rute maupun dari sisi penambahan frekuensi penerbangan dari yang tersedia saat ini.

GM Angkasa Pura II Jambi Achmad Syahir, mengatakan saat ini pihaknya masih terus mengkaji untuk menjadikan Bandara Jambi sebagai Bandara Internasional. Namun jika untuk penambahan rute, saat ini Sultan Thaha-Surabaya dan Kualanamu-Sultan Thaha sangat potensial.

Dijelaskan, saat ini secara fasilitas dan regulasi, Bandara Sultan Thaha belum memenuhi untuk menjadi Bandara Internasional. Salah satunya belum adanya area khusus ruang tunggu internasional, dan area untuk perangkat imigrasi dan Bea Cukai.

“Rencananya 2017 ada pengembangan terminal. Kalau terminalnya sekarang hanya 12.000 m2 dan akan ada tambahan 10.000 m2 lagi. Dengan pengembangan terminal tersebut memungkinkan akan dibuka untuk penerbangan internasional," katanya.

Setelah dibangun tambahan terminal baru nanti, tinggal pihak maskapai menyampaikan pangsa pasarnya dan membuka rute serta poses lainnya. Angkasa Pura yang mengurus segala perizinan dan regulasinya.

Terkait lonjakan penumpang, Achmad mengatakan Jambi sangat bagus, dengan asumsi pada akhir 2016 ini mencapai 1,6 juta penumpang.

Dukung 'Branding' Pariwisata Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan bahwa pengembangan Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci harus segera dilaksanakan untuk meningkatkan akses disektor pariwisata karena Kerinci sudah ditetapkan sebagai 'branding' pariwisata Jambi.

“Pengembangan bandara tersebut harus segera dilakukan dalam mendukung pariwisata dan ekonomi Kabupaten Kerinci," katanya saat berkunjung ke Kerinci, belum lama ini. Dalam kunjungan kerjanya ke Kerinci itu, Gubernur Jambi meninjau langsung kondisi Bandara Depati Parbo yang kewenangannya di bawah Kementerian Perhubungan.

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Provinsi Jambi H Bakri (paling kanan) saat meninjau Bandara Depati Parbo Kerinci baru-baru ini.

Bandara Depati Parbo Kerinci itu tinggal proses di daerah untuk perluasan landasan pacu (runway). Selanjutnya sudah jadi komitmen Kementerian Perhubungan untuk fasilitas pendukungnya. Bahkan Presiden Jokowi, kata Zola, sudah menyampaikan bahwa dirinya akan siap berkunjung ke Kerinci dan meresmikan Bandara Depati Parbo.

“Kita lihat kondisi riil dan waktu pengembangannya ke mana dan kapan, mengingat waktu dan kondisi saat ini anggaran perubahan sudah masuk. Kita inginkan pengembangan bandara ini tetap diproses, diantaranya terminal penumpang dan fasiilitas penunjang lainnya. Karena keberadaan bandara ini sangat representatif," katanya.

Bandara Depati Parbo yang saat ini memiliki landasan pacu sepanjang 1.800 meter itu sudah bisa didarati pesawat jenis ATR 72. Menurut Zumi Zola, landasan pacu dengan panjang tersebut sudah cukup, hanya saja yang perlu ditambah yakni maskapai yang membuka frekuensi penerbangan ke daerah itu.

“Tinggal maskapainya yang perlu ditambah, kalau bisa harus ada dua atau sampai tiga maskapai yang membuka rute penerbangan ke Kerinci. Ke depan Pemprov Jambi akan mencari maskapai penerbangan agar mau mengembangkan bisnisnya dengan membuka rute penerbangan ke Kabupaten Kerinci,” sebutnya.

Karena daerah Kerinci itu mempunyai potensi wisata yang luar biasa dan juga sudah ditetapkan sebagai ikonnya pariwisata Jambi, nanti saya akan mencari maskapai supaya melayani penerbangan ke Kerinci.

Bupati Kerinci Adirozal mengatakan, Pemkab Kerinci siap melakukan upaya pembebasan lahan jika Kementerian Perhubungan komitmen dalam pengembangan bandara tersebut. “Jajaran kami siap dalam pembebasan lahan untuk pengembangan bandara, jika memang itu diminta kita akan duduk bersama. Artinya dalam pembebasan lahan itu nantinya jangan sampai ada yang dirugikan," kata Adirozal.

Gunung Kerinci menjadi satu-satunya di Provinsi Jambi peraih penghargaan Anugerah Pesona Indonesia 2016 dalam Kategori IX Dataran Tinggi Terpopuler (Most Popular Highland). Gunung Kerinci satu dari 11 Most Popular Highland peraih penghargaan yang sama se Indonesia.

Bandara Depati Parbo saat ini kata Bupati menjelaskan, baru ada satu maskapai penerbangan yakni Susi Air yang membuka rute penerbangan Jambi-Kerinci dan sebaliknya, dalam satu pekan hanya ada dua jadwal penerbangan yakni Selasa dan Kamis.

Karena daerah itu mempunyai potensi pariwisata dan ditambah lagi dengan kondisi yang hanya ada satu maskapai itu membuat penumpang yang akan menggunakan moda transportasi udara belum terlayani dengan baik.

"Sebelumnya memang ada maskapai Lion Group yang akan membuka rute penerbangan, namun saat ini belum terealisasi karena masih ada kajian yang belum selesai. Saat ini misalnya ada penumpang yang mau menggunakan jalur udara harus memesan jauh-jauh hari, karena itu kami berharap ada maskapai lagi yang mau membuka rute penerbangan ke Kerinci," katanya.

Sementara bandara di Kabupaten Bungo sebagai bandara perintis dengan panjang runwat 1.800 meter itu, juga diupayakan ada penambahan frekuensi penerbangan dari empat kali menjadi tujuh kali penerbangan dalam satu minggu atau setiap hari.

Penambahan frekuensi penerbangan Bandara Bungo-Jakarta didasarkan laporan bupati Bungo tentang potensi penumpang dari Bungo ke Jakarta dan sebaliknya.

Wakil Bupati Bungo, Apri mengatakan, respon masyarakat sangat positif sekali untuk dilakukan penambahan penerbangan Muara Bungo-Jakarta yang saat ini hanya empat kali dalam seminggu melalui maskapai Sriwijaya.

Disebutkannya, pertumbuhan penumpang pada bulan Agustus 2016, rata-rata jumlah penumpang datang adalah 102 orang atau 87,50 persen dari jumlah seat maksimum, dan rata-rata jumlah penumpang berangkat adalah 104 orang atau 86,67 persen dari jumlah maksimum seat.

Dengan dikembangkannya pengembangan Kawasan Strategis Pantai (KSP) Timur Jambi, sebagai pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta tiga bandara di Jambi pada 2017 diharapkan ke depan sektor perekonomian dan pariwisata Jambi dapat meningkat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Semoga. (Asenk Lee Saragih)