Rp 36 Miliar Gaji Disiapkan untuk Pertahankan 5.038 Guru Honorer

jambipos-online Selasa, November 29, 2016

Jambipos Online, Jambi - Sekitar 5.038 orang guru honorer di Provinsi Jambi yang sempat resah karena terancam diberhentikan pasca pengalihan pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi akhirnya lega.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi tetap mempertahankan guru honorer karena tenaga mereka sangat dibutuhkan memenuhi kekurangan guru di daerah itu. Sekitar Rp 36 miliar anggaran untuk gaji para guru honorer tersebut telah disediakan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi 2017.

“Para guru honorer masih sangat dibutuhkan di Jambi untuk mengatasi kekurangan guru, khususnya guru sekolah menengah atas (SMA). Karena itu Pemprov Jambi tetap mempertahankan sekitar 5.000 orang guru honorer yang ada saat ini," kata Gubernur Jambi, Zumi Zola di Jambi, Senin (28/11).

"Anggaran biaya untuk gaji guru honorer tersebut sudah kami alokasikan dalam APBD 2017 sebesar Rp 36 miliar. Gaji guru honorer tersebut antara Rp 400.000/orang/bulan hingga Rp 800.000/orang/bulan,” Zumi menambahkan.

Menurut Zumi Zola, Pemprov Jambi akan memperjuangkan agar anggaran untuk gaji guru honorer yang telah dialokasikan dalam APBD 2017 tidak sampai dicoret dewan. Anggaran untuk gaji guru honorer yang dimasukkan dalam APBD Jambi 2017 masih sangat realistis. Kemudian tenaga guru honorer juga sangat dibutuhkan di Jambi.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami berharap dewan dapat menyetujui alokasi anggaran untuk gaji guru honorer. Kami sudah bicarakan mengenai anggaran gaji guru honorer ini dengan pihak DPRD Provinsi Jambi. Pada prinsipnya dewan juga setuju,”ujarnya.

Dijelaskan, selain mempertahankan guru honorer, Pemprov Jambi juga kini mengupayakan pemerataan guru. Pemerataan guru tersebut dinilai penting agar sekolah-sekolah di daerah kabupaten tidak lagi kekurangan guru.

“Hingga kini masih terjadi penumpukan guru SMA di daerah perkotaan. Nah, melalui pengalihan pengelolaan SMA dan sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, maka kami lebih mudah melakukan pemerataan guru. Guru-guru yang menumpuk di perkotaan akan dialihan sebagian ke daerah kabupaten,”katanya.

Mengenai penambahan 1.500 ruang kelas di Jambi, Zumi Zola mengatakan, pembangunan ruang kelas tersebut akan dilakukan bertahap karena biayanya besar. Penambahan ruang kelas diprioritaskan di sekolah-sekolah yang selama ini kekurangan ruang kelas, khususnya di perkotaan. (SP)