Manipulasi Perjalanan Dinas di Kantor Gubernur Jambi Terendus BPK RI

Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston, Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Eliza, Gubernur Jambi H Zumi Zola di Kantor BPK RI Perwakilan Jambi, Kamis (3/11/2016).

Jambipos Online, Jambi-Manipulasi perjalanan dinas yang dilakukan oknum pegawai di Kantor Gubernur Jambi kini sudah terendus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi. Temuan nota fiktif perjalanan dinas staf Gubernur Jambi Jambi ini kerap terjadi di perjalanan dinas rombongan Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Jambi hingga Sekda Provinsi Jambi.

Bahkan modus yang dilakukan diduga dengan membuat surat perjalanan dinas, namun tak ikut rombongan. Kemudian ada juga menggandakan masa perjalanan dinas dengan cara yang pada faktanya perjalanan dinas hanya satu dua hari, bisa dibuat hingga tiga hari. 

Kemudian modus lain yakni dengan membuat nota perjalanan dinas atasan, walaupun atasan yang bersangkutan tidak ikut rombongan Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Jambi hingga Sekda Provinsi Jambi kunjungan ke daerah atau ke luar daerah, namun bisa diterbitkan nota surat perjalanan dinas.

Beranjak dari kasus diatas, ternyata  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi tak tinggal diam dalam modus korupsi perjalanan dinas tersebut.

Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Eliza, di Kantor BPK RI Perwakilan Jambi, Kamis (3/11/2016) kepada wartawan mengatakan, dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jambi, atas belanja daerah Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2016, banyak ditemukan kejanggalan anggaran pada perjalanan dinas pegawai di Kantor Gubernur Jambi.

Eliza juga meminta Gubernur Jambi H Zumi Zola untuk mengevaluasi pejabat yang kerap melakukan korupsi dana perjalanan dinas di kantor Pemprov Jambi. 

Sementara Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jambi, atas belanja daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, Kamis (3/11/2016). 

Zumi Zola mengatakan, akan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK RI. “Inikan juga karena kita kerja sama dengan BPK bagus dan juga dengan DPR bagus. Mudah-mudahan nanti sudah ada catatan-catatan ini bisa kita tindaklanjuti. Dan juga kita minta ibu Kepala BPK minta dapat dibantu, apa yang kurang, agar lebih bagus dari tahun sebelumnya," ungkap Zola.

Dalam laporan itu, ada beberapa catatan yang diberikan, salah satunya perjalanan dinas. Menurutnya catatan ini kemungkinan karena belum lengkapnya laporan pertanggung jawaban.

Zola mengaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang baik dalam membuat suatu laporan. Sehingga hal itu menjadi penyebab dalam sebuah kegiatan menjadi temuan juga.

“Jadi SDMnya saya minta kepada Pak Sekda tolong dilihat. Jangan kesalahan itu jadi berulang-ulang terus. Kitakan ingin lebih baik,” ujarnya. (JP-03-Lee)

Berita Lainnya