Jambipos Online, Jambi-Anggota Komisi V DPR RI Dapil
Provinsi Jambi H Bakri melakukan kunjungan ke Kantor PU Provinsi Jambi, Kamis
(10/11/2016). Kunjungan itu guna menyatukan,minsinergikan pemikiran dan
gerakan, antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pusat serta anggota
legislatif dalam pembangunan.
“Hal ini juga untuk mendukung progaram pak gubernur menuju
Jambi Tuntas 2021. Saya selaku anggota DPR RI memiliki hak penganggaran, sesuai
dengan sumpah jabatan, saya berkewajiban untuk memperjuangkan daerah pemilihan
saya, yakni Provinsi Jambi. Salam,” tulis H Bakri.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Provinsi Jambi Dodi Irawan, curhat kepada H Bakri, anggota Komisi V DPR RI terkait banyaknya pemotongan anggaran Kementerian PU-Pera.
Hal ini disampaikan Dodi saat dikunjungi H Bakri dalam rangka kegiatan koordinasi untuk sinergitas pembangunan antara pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan legislatif.
Dodi mengatakan, ada beberapa item anggaran pembangunan yang dipotong, sehingga rencana pembangunan 2016 banyak yang tertunda.
Menyikapi hal ini, H Bakri menyesalkan kurangnya koordinasi antara dinas terkait dengan dirinya. Seharusnya, kata H Bakri, intansi terkait koordinasi menganai usulan di kementrian mitranya Komisi V.
"Saya tidak akan macam-macam. Saya benar-benar niat bekerja untuk membangun daerah pemilihan saya provinsi jambi,jadi saya minta bebrapa satker untuk berkoordinasi," ujar H Bakri.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menantang untuk mengevaluasi kinerjanya jika tidak mampu meningkat kan anggaran untuk Jambi. "Saya ini punya hak budgetting, jadi saya punya kekuatan mempertahankan usulan pemerintah daerah,sehingga tidak ada lagi pemangkasan anggaran," tandasnya. (Lee)
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Provinsi Jambi Dodi Irawan, curhat kepada H Bakri, anggota Komisi V DPR RI terkait banyaknya pemotongan anggaran Kementerian PU-Pera.
Hal ini disampaikan Dodi saat dikunjungi H Bakri dalam rangka kegiatan koordinasi untuk sinergitas pembangunan antara pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan legislatif.
Dodi mengatakan, ada beberapa item anggaran pembangunan yang dipotong, sehingga rencana pembangunan 2016 banyak yang tertunda.
Menyikapi hal ini, H Bakri menyesalkan kurangnya koordinasi antara dinas terkait dengan dirinya. Seharusnya, kata H Bakri, intansi terkait koordinasi menganai usulan di kementrian mitranya Komisi V.
"Saya tidak akan macam-macam. Saya benar-benar niat bekerja untuk membangun daerah pemilihan saya provinsi jambi,jadi saya minta bebrapa satker untuk berkoordinasi," ujar H Bakri.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menantang untuk mengevaluasi kinerjanya jika tidak mampu meningkat kan anggaran untuk Jambi. "Saya ini punya hak budgetting, jadi saya punya kekuatan mempertahankan usulan pemerintah daerah,sehingga tidak ada lagi pemangkasan anggaran," tandasnya. (Lee)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE