Bimbingan BPK RI, Pengelolaan Keuangan Pemda Membaik

Jambipos Online, Jambi-Gubernur Jambi, H.Zumi Zola,S.TP,MA berharap agar dengan bimbingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. BPK RI mendorong kinerja pemerintah daerah semakin baik, dengan prinsip akuntabel dan transparan.

Hal tersebut disampaikan Zumi Zola dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi, bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Kamis (17/11/2016) siang.

Dra Eliza,SE,ME, Ak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi digantikan oleh Drs Parna MM. Eliza bertugas sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, sementara Parna sebelumnya bertugas sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Serah terima jabatan tersebut disaksikan oleh Anggota V BPK RI, Dr Moermahadi Soerja Djanegara,SE,Ak,MM.CPA,CA, dan dihadiri oleh para bupati/walikota atau yang mewakili se Provinsi Jambi.

Zola mengucapkan terimakasih kepada Eliza dan jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jambi atas bimbingannya selama ini, termasuk dalam perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Provinsi Jambi.

Zola mengharapkan, baik Eliza maupun Parna bisa mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik. “Saya berterimakasih, Pak Moermahadi bisa hadir di Jambi, memberikan arahan-arahan kepada pemerintah daerah, yang tentunya menjadi masukan yang baik bagi pemerintah daerah. Pak bupati/walikota juga hadir. Kita berharap ada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, misalnya jumlah yang meraih WTP, dan tentunya pada kesempatan ini saya terimakasih kepada Ibu Eliza yang selama ini selama menjabat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, cukup lama, 5 tahun, saya merasa waktu menjadi bupati dan sekarang menjadi gubernur, komitmen beliau memang luar biasa. Terimakasih dan selamat bertugas di tempat yang baru," tutur Zola.

“Kepada kepala BPK yang baru sangat berharap untuk kerjasamanya, karena BPK ini sangat strategis sekali dalam membantu Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara, supaya jangan sampai nanti ada masalah-masalah hukum kedepannya," tambah Zola.

Terkait masih adanya Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang memperoleh Opini WDP dan Disclaimer dalam pengelolaan keuangan, Zola mengatakan, bahwa hal tersebut menjadi catatan. 

"Sebenarnya, tugas kita Pemerintah Provinsi bukan hanya meraih opini yang maksimal, tetapi juga ingin mengajak semua Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum WTP supaya WTP, kemudian ada 2 yang disclaimer, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi, kita berharap ada perbaikan yang signifikan. Insyaallah, kalau komitmen semua, dan juga dengan bantuan BPK dan BPKP, bisa kita tingkatkan," pungkas Zola.

Anggota V BPK RI, Dr.Moermahadi Soerja Djanegara,SE,Ak,MM.CPA,CA menghimbau gubernur, bupati, dan walikota untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. "Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan," ujar Moermahadi.

Moermahadi menyatakan, di Provinsi Jambi masih ada 5 pemerintah daerah memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan, 5 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2 disclaimer. (Mustar Hutapea)

Berita Lainnya