Rehap 60 Persen Ruang Kelas SMA dan SMK se Provinsi Jambi Terkendala Dana

jambipos-online Rabu, Oktober 19, 2016

Sekolah Yadika Jambi di Jerambah Bolong, Jambi Selatan Kota Jambi. Foto Asenk Lee Saragih.

Jambipos Online, Jambi-Kondisi ruang kelas SMA dan SMK di Provinsi Jambi hingga kini cukup memprihatinkan. Sekitar 60 persen ruang kelas harus direhab, mulai dari rehab sedang hingga berat. Namun rehap ruang kelas itu belum bisa dipastikan pada tahun 2017 mendatang karena terkendala dana.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmad Derita Harahap kepada wartawan, Rabu (19/10/2016) mengatakan, SMK dan SMA kondisi bangunannya yang masih bagus sekitar 40 persen, jadi harus ada rehab sedang dan rehab berat. Kata Rahmad, Gubernur Jambi, Zumi Zola berencana akan menambah ruang kelas baru untuk SMA dan SMK se-Provinsi Jambi.

Disebutkan, Zola meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ke depan agar seluruh tamatan SMP dapat masuk dan diterima di SMA dan SMK se-Provinsi Jambi. “Minimal tahun depan kita tambah 500 ruang kelas baru. Tetapi Pak Gubernur sudah bicara kepada Pak Menteri, katanya beliau mau membantu tahun depan bangun 500 ruang kelas baru,” katanya.

Menanggapi penambangan ruang kelas baru itu, seorang guru SMA Swasta di Jambi mengaku tak sejutu. Karena masih banyak sekolah swasta di Jambi yang siap menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

Keuangan Daerah Belum Stabil

Terpisah, Sekda Provinsi Jambi, H Ridham Priskap mengatakan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2017 belum ada peningkatan dan masih mengacu pada asumsi APBD TA 2016. “Sudah kita siapkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) asumsi APBD Tahun Anggaran 2017 sama dengan asumsi APBD TA 2016," kata Sekda.

Menurut Sekda yang juga ketua TAPD Provinsi Jambi, asumsi APBD itu sudah disesuaikan dengan OPD Provinsi Jambi 2017.

“Memang kita masih menggunakan asumsi-asumsi 2016 untuk menyusun APBD 2017 dan itu pastinya belum ada peningkatan. Karena kita belum menerima PMK tentang besaran DAU, Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan dari pusat. Jadi kita tidak bisa mengatakan ada peningkatan atau penurunan," kata dia.

Dikatakan, khusus DAU dipastikan ada penambahan seiring imbas dari penyerahan Personel, Prasarana dan Sarana, serta Dokumen (P2D) SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

“Logikanya DAU kita bertambah karena ada tambahan 5000an lebih PNS kabupaten/kota yang menjadi PNS Provinsi Jambi, begitu pula gedung SMA/SMK, tentu ini akan menambah DAU kita," ujar Sekda.

APBD Provinsi Jambi TA 2017 berkurang Rp 166,78 miliar atau Rp 3,27 triliun dari APBD tahun 2016 ini Rp 3,44triliun. Namun demikian, pada postur pendapatan asli daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan 12% atau sebesar Rp 1,18 triliun dari tahun 2016 ini sebesar Rp 1,06 triliun.

Penurunan ini dipastikan akan menghambat sejumlah program pembangunan yang telah dicanangkan Pemprov Jambi dalam visi Jambi TUNTAS. Apalagi dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, Pemprov menargetkan APBD Provinsi Jambi 2021 pada angka Rp 5,3 triliun dengan asumsi peningkatan APBD setiap tahunnya Rp 300 miliar.

Menanggapi situasi ini, Rudi Wijaya, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PKS mengingatkan Pemprov Jambi untuk benar-benar mengalokasikan dana yang ada tepat sasaran dengan mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan daerah yang ada.

"Jadi fokuskan saja pada program yang telah tersusun dalam visi misi Jambi TUNTAS, sambil mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan daerah yang ada ini," ujarnya.

Senada, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ar Syahbandar mengatakan Pemprov kembali harus benar-benar merumuskan program-program skala prioritas.

"Jangan lari dari itu, dan kita di dewan tentunya sangat mensupport sepanjang itu untuk pelayanan masyarakat. Dan akan mengawasi program-program yang tidak berhubungan dengan itu," katanya. (JP-03/Lee)