Petani Harus Jadi Pelopor Penyelamatan Gambut

jambipos-online Rabu, Oktober 12, 2016

Lahan Gambut yang dikonversi jadi lahan perkebunan kelapa sawit di Muarasabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Foto Asenk Lee Saragih.

Jelang Jambore Gambut Nasional di Jambi 23 Oktober 2016

Jambipos Online, Jambi-Para petani harus dijadikan sebagai pelopor penyelamatan hutan dan lahan gambut di Indonesia untuk menyelamatkan hutan dan lahan gambut dari kerusakan. Baik itu kerusakan akibat perambahan, okupasi atau penguasaan lahan maupun pembakaran. Tanpa adanya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan petani, berbagai upaya penyelamatan hutan dan lahan gambut sulit mencapai hasil yang baik.

Symposium restorasi gambut dan pencegahan kebakaran gambut di Kementerian Kehutanan RI di Jakarta yang dihadiri Gubernur Jambi Zumi Zola baru-baru ini merupakan suatu komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam menanggulangi kebakaran lahan gambut di Provinsi Jambi.

Zumi Zola menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk mencegah kembali terjadinya kebakaran lahan gambut. Bahwa lahan gambut di Provinsi Jambi harus dikelola berkelanjutan untuk meminimalkan potensi kebakaran yang menyebabkan kabut asap.

“Pengelolaan lahan gambut harus berkelanjutan dan sesuai aturan. Jika pengelolaan secara sembarangan akan berakibat fatal, seperti kebakaran yang menyebabkan kabut asap parah beberapa tahun 2015 lalu. Hal ini sudah saya sampaikan saat pertemuan dengan petani gambut di Jambi baru-baru ini,” ujarnya.

Dari seluruh lahan gambut yang ada, hanya 18 ribu hektare yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas kehutanan. Lahan gambut itu merupakan lahan kawasan hutan yang saat ini digunakan sebagai kawasan konservasi.

Sementara Maneger Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Rudi Syaf baru-baru ini mengatakan, pembangunan kanal-kanal di lahan gambut bakal memperparah kebakaran gambut memasuki bulan kemarau. Semakin dalam debit air dalam kanan, akan semakin memperbesar peluang akan kebakaran gambat yang cukup lama. Keberadaan kanal di areal gambut di lokasi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit justru memperparah dampak akan resiko kebakaran dimusim kemarau tiba.

Dalam skala nasional, harus diwaspadai adanya upaya-upaya untuk melemahkan pemulihan gambut atas dasar kepentingan kapitalis. Saat ini tengah berlangsung pembahasan revisi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut.

Muncul usulan untuk melemahkan PP ini dengan usulan tinggi muka air gambut yang sebelumnya diizinkan 40 cm, kini diwacanakan untuk diturunkan menjadi 80 cm. Jika draf revisi PP ini disetujui, ini memperlihatkan lemahnya pemerintah terhadap keinginan pemilik korporasi dan akan sangat berpotensi untuk pemulihan gambut.

Untuk itu mari bersama kita kawal dengan tetap menyuarakannya. Kita juga meminta Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk Presiden Joko Widodo tahun 2015 lalu bisa bekerja maksimal.

Berdasarkan analisis yang dilakukan unit GIS Warsi kawasan hutan alam pada kawasan gambut di Provinsi Jambi hanya tersisa 178.963 hektare (ha) dari 621.089 ha gambut di Jambi. Kawasan hutan gambut ini berada di kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Berbak, Hutan Lindung Bram Hitam dan Hutan Lindung Sungai Buluh. “Kerusakan utama kawasan gambut disebabkan oleh sistem kanal yang dibangun di dalam kawasan gambut,” kata Rudi Syaf.

Disebutkan, kanal-kanal perusahaan di sekitar hutan alam tersisa di lahan gambut sangat mempengaruhi hutan alam. Hal ini disebabkan adanya kanal yang juga masuk ke arah kawasan hutan alam sebagai sambungan dari kanal yang dibangun perusahaan.

“Jika tidak ada perlakuan khusus pada kawasan hutan alam tersisa sangat mungkin kawasan hutan alam ini, akan dilanda kebakaran di usim kemarau dan Jambi akan kembali sebagai pengasil asap,” ujarnya.

Menurut Rudi, perlu adanya perbaikan kanal yang sudah ada. “Kami sudah lakukan ini di kawasan Hutan Lindung Sungai Buluh yang kini dikelola masyarakat Sungai Beras dan Sinar Wajo dengan skema hutan desa. Dalam kawasan yang terpengarus kanal perusahaan dan kanal untuk desa, dibangun kanal sekat yang akan menghambat hilangnya air gambut di musim kemarau,” sebut Rudi.

Sementara keberadaan lahan gambut di Provinsi Jambi kini mencapai luas 621.089 hektar. Sedangkan 179.963 Ha hutan alam berada di lahan gambut. Tapi lahan gambut tertinggi di Asia berada di Kabupaten Kerinci, tepatnya di Rawa Bedua dengan luas 24 Ha. Warga sekitar Rawa Bedua Kerinci berencana juga merestorasi lahan gambut 24 Ha itu untuk tanaman padi. Tapi pemerintah harus mencegahnya karena akan berdampak buruk bagi ekologi sekitar. (JP-03)