Mantan Pj Gubernur Jambi Tersangka e-KTP

Sekda Provinsi Jambi Ridham Priskab dan Istri, Kapolda JambiBrigjen Pol. Drs. Lutfi Lubihanto, MM, Rektor UNJA Dr Aulia Tasman, Wakil Walikota Jambi H Abdullah Sani dan sejumlah pejabat SKPD Setda Provinsi Jambi saat menyambut Penjabat Gubernur Jambi Dr.Ir.Irman M.Si dan Istri Aslinah Irman di VIP Bandara Suntan Thaha Jambi, Kamis 6 Agustus 2015 Pukul 12.15 WIB. Foto-Foto Asenk Lee Saragih.

Jambipos Online, Jakarta-KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP) di tahun 2011-2012. Irman juga pernah menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jambi setelah habis masa jabatan Hasan Basri Agus, sebelum Zumi Zola menjadi gubernur definitif.

Dr Ir H Irman M.Si. Foto Asenk Lee Saragih

Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr Ir H Irman M.Si dan Istri Aslinah menginjakkan kaki di Jambi pada Kamis 6 Agustus 2015 lalu. Selama 6 bulan bertugas di Provinsi Jambi sebagai Penjabat Gubernur Jambi, Irman mengaku mendapat dukungan masyarakat, pemerintah, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Seiring dilantiknya Paslon Gubernur Jambi Zumi Zola-Fachrori Umar di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (12/2/2016), dan padatanggal 16 Februari 2016 lalu dilakukan juga serah terima jabatan Gubernur Jambi di Jambi.

Tertanggal 13 Februari 2016, berakhir juga kepemimpinan Irman sebagai Pj Gubernur Jambi. Namun Jumat 30 September 2016, KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irmansebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP) di tahun 2011-2012. Apa Tanggapan Anda!

Boy J: KPK tolong diusut sampai tuntas...tas...tas..Paling yang kelas terinyo ketangkap. Yang kelas kakap nyo duduk manis ketawo tawo. Banyak korupsi berjamaah....Tuhan lah yang tahu.

Umar F: Mumpung ado celah. Korupsilah galo-galo.Kalau pas bikin KTP, ngomongnyo blangko habis, eh ternyata!.

Khusaini: Hukum tidak berlaku surut dan hormati praduga tak bersalah. Pengadilan yang memutuskan.

Muhamad: Ah, paling-paling KPK bilang gak ada niat jahat. Berarti ada lagi yang diatasnya Pak Irman. Siapa lah yo?Rupanya yang habis duit untuk cetak blanko e-KTP, habis dikorupsi.

Tandika: Setidaknya Pak Irman pernah memimpin Provinsi Jambi selama enam bulan. Pak Irman juga sudah menorehan rekam jejaknya pernah jadi Pejabat Gubernur Jambi. Kalau soal hukum yang kini menyeret Pak Irman, itu biarkan KPK yang menjawabnya. Ini hanya musibah bagi Pak Irman.

Jamal: Sebelum Irman ke Jambi, berita soal dugaan korupsi yang menjerat dirinya sudah santer. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik 2011-2012 pada Kemendari, penyidik KPK menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan IR Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendgari sebagai tersangka.(Irman Resmi Jadi Penjabat Gubernur Jambi)

"Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik 2011-2012 pada Kemendari, penyidik KPK menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan IR (Irman) Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendgari sebagai tersangka," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, Jumat.(Baca Juga: Kronologi Kasus Irman)

Irman disangkakan pasal ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

"Tersangka IR sebagai mantan Plt Dirjen Dukcapil Kemendgari atau selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri bersama kawan-kawan dan tersangka S (Sugiarto), diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi terkait pengadaan paket penerapan e-KTP tahun 2011-2012 pada Kemendagri dengan nilai total proyek Rp6 triliun," ungkap Yuyuk.

Menurut Yuyuk, Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA). "Dugaannya melakukan perbuatan hukum menyalahgunakan kewenangan semacam 'mark up' oleh pejabat yang bersangkutan," tambah Yuyuk.

KPK juga masih mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga terkait kasus ini. "Penetapan tersangka bukan akhir kasus ini dan masih banyak saksi-saksi yang akan digali dari banyak pihak dan memiliki keterangan, jadi memang untuk melengkapi berkas masih perlu waktu lagi," tegas Yuyuk.

Selain Irman, KPK sudah menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto sebagai tersangka dalam kasus ini sejak 22 April 2014 lalu.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin, melalui pengacaranya Elza Syarif pernah mengatakan bahwa proyek E-KTP, dikendalikan ketua fraksi Partai Golkar di DPR yaitu Setya Novanto, mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dilaksanakan oleh Nazaruddin, staf dari PT Adhi Karya Adi Saptinus, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat Pembuat Komitmen.(Baca Juga: Penjabat Gubernur Jambi Irman Berpamitan)

Dalam dokumen yang dibawa Elza tampak bagan yang menunjukkan hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi proyek KTP elektronik. Pihak-pihak yang tampak dalam dokumen Elza, yaitu Andi Narogong dan Nazaruddin dalam kotak berjudul "Pelaksana" dengan anak panah ke kotak berjudul "Boss Proyek e-KTP" yang berisi nama Novanto dan Anas Urbaningrum.

Kotak bagan "Boss Proyek e-KTP" itu lalu menunjukkan panah ke tiga kotak bagan. Kotak pertama berjudul "Ketua/Wakil Banggar yang Terlibat Menerima Dana" berisi nama (1) Mathias Mekeng USD 500ribu, (2) Olly Dondo Kambe USD 1 juta, dan (3) Mirwan Amir USD 500 ribu.

Kotak kedua berjudul "Ketua/Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang Terlibat Menerima Dana" berisi nama (1) Haeruman Harahap USD 500ribu, (2) Ganjar Pranowo USD 500ribu, dan (3) Arief Wibowo USD 500ribu.

Terakhir, kotak ketiga tanpa judul berisi nama (1) Mendagri (Gamawan/Anas), (2) Sekjen (Dian Anggraeni), (3) PPK (Sugiarto), dan (4) Ketua Panitia Lelang (Drajat Wisnu S). Pemenang pengadaan E-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput yang mengelola dana APBN senilai Rp6 triliun tahun anggaran 2011 dan 2012.

Pembagian tugasnya adalah PT PNRI mencetak blangko E-KTP dan personalisasi, PT Sucofindo (persero) melaksanakan tugas dan bimbingan teknis dan pendampingan teknis, PT LEN Industri mengadakan perangkan keras AFIS, PT Quadra Solution bertugas mengadakan perangkat keras dan lunak serta PT Sandipala Arthaputra (SAP) mencetak blanko E-KTP dan personalisasi dari PNRI.

PT Quadra disebut Nazar dimasukkan menjadi salah satu peserta konsorsium pelaksana pengadaan sebab perusahaan itu milik teman Irman dan sebelum proyek e-KTP dijalankan, Irman punya permasalahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. PT Quadra membereskan permasalahan tersebut dengan membayar jasa senilai Rp2 miliar, maka teman Kemendagri pun memasukkan PT Quadra sebagai salah satu peserta konsorsium.

Program E-KTP ini secara nasional dilaksanakan dalam dua tahap yakni pada 2011 dan 2012. Tahap pertama dilaksanakan di 197 kabupaten/kota dengan targer 67 juta penduduk telah memiliki KTP elektronik. Namun, pada pelaksanaannya, terdapat masalah terkait ketersediaan dan distribusi perangkat yang dibutuhkan.(Berbagai Sumber/Lee)