Pemprov Kesulitan Bebaskan Tanah Trans Sumatera

jambipos-online Kamis, September 29, 2016

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Sri Sapto Edi (kedua dari kiri) dalam satu kesempatan.IST

Jambipos Online, Jambi-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi hingga kini kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan di jalur lintasan Trase Tol Trans Sumatera dan pembangunan lintasan rel kereta api. Walaupun pembiayaan pembebasan lahan serta pembangunan Rel Kereta Api sendiri menggunakan dana Pemerintah Pusat, namun Pemprov Jambi terkendala pembebasan lahan warga yang meminta nilai ganti diatas ketetapan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Sri Sapto Edi, Rabu (28/9) mengatakan, pemerintah pusat telah meminta pemerintah Provinsi Jambi memfasilitasi pembebasan lahan dan jalur Trase Tol Trans Sumatera.

“Untuk pembiayaan pembebasan lahan serta dana pembangunan Rel dan Kereta Api sendiri, menggunakan dana Pemerintah Pusat.Namun seperti disampaikan Gubernur Jambi, pemprov terkendala pembebasan lahan warga yang meminta nilai ganti diatas ketetapan,” ujarnya.

Disebutkan, harga kompensasi dari pemerintah telah sesuai dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan ketentuan.Namun upaya pemerintah tidah hanya itu, si pemilik yang bersedia tanahnya dibebaskan, akan diberikan peluang bagi keluarganya untuk bekerja sebagai staf PT. Kereta Api Indonesia.

“Nanti yang punya tanah, punya anak atau saudara 18 tahun ke atas. Satu orang akan dipekerjakan sebagai staf PT. KAI,” katanya.

Anggarkan Rp 500 Juta

Sementara melalui Nota Pengantar dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016, sepertinya Pembangunan Rel Kereta Api (RKA) Trans Sumatera Lintas Jambi-Batas Riau segera terlaksana.

Sri Sapto Edi melanjutkan, meskipun dalam kondisi defisit anggaran, Pemprov Jambi tetap berupaya mengalokasikan dana untuk pembangunan rel KA tersebut. Ada alokasi dana sebesar Rp 500 juta pada APBD-P 2016 untuk Penyusunan Studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (Larap) Pembangunan Rel Kereta Api Trans Sumatera Lintas Jambi-Batas Riau itu.

“Jatah RKA Trans Sumatera untuk Jambi hampir 200 kilo meter. Dengan asumsi 42 kilo meter Jambi-Tempino dan 141 Jambi-Batas Riau. Dianggarkan di APBDP 500 juta untuk menyusun studi Larap," katanya.

Kata Sapto Edi, Pemprov Jambi sudah memiliki tim bersama Pemerintah Pusat untuk melakukan sosialisasi pembebasan lahan di lokasi yang akan dibangun RKA. “Mereka terus sosialisasi. RKA ini diargetkan 2019 sudah selesai,” ujarnya.

Pemprov Jambi hanya mendanai biaya tentang studi Larap. “Nanti juga ada Halte di Jambi. Saat ini Tim sedang melakukan sosialisasi di Tempino-Palembang," tegasnya.

RKA Trans Sumatera itu untuk angkutan barang jasa dan orang. Hanya saja pembangunan RKA terakhir. Begitu juga dengan pembangunan jalan tol Jambi dapat jatah terakhir. "Dana keseluruhan untuk RKA itu Rp 22 Triliun untuk 2000 kilo meter. Artinya Jambi hampir Rp 2 Triliun,” ujarnya. (JP-03)