Kaum Tani Masih Kerap Dikriminalisasi

jambipos-online Rabu, September 28, 2016

UNJUKRASA: Ratusan pengunjukrasa yang tergabung dalam Aliansi Untuk Keadilan Agraria melakukan long marchdari Simpang BI Telanaipura menuju Gedung DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur Jambi, Selasa (27/9). Aksi solidaritas itu dalam rangka memperingati Puncak Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 24 September 2016. Aksi solidaritas itu juga bertepatan dengan kunjungan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge dan Menteri LHK Siti Nurbaya. FOTO RYAN SAPUTRA

Aliansi Agraria Aksi Solidaritas Peringatan HTN 2016

Jambipos Online, Jambi-Kaum tani di Provinsi Jambi hingga kini masih kerap dikrimininasi. Bahkan kaum tani masih termarjinalkan oleh koorporasi perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri. Bahkan perampasan tanah ulayat Suku Anak Dalam (SAD) hingga kini masih berlangsung.

Dibawah pemerintahan Jokowi-JK, pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Kaum tani dan rakyat secara umum, terus hidup menderita akibat pendapatan yang tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat.

Hal itu terungkap dalam orasi Aliansi Untuk Keadilan Agraria yang tergabung dari 16 organisasi saat menggelar aksi damai memperingati Puncak Peringatan HTN 2016 di DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur Jambi, Selasa (27/9). Tema aksi itu “Hapuskan Monopoli Tanah, Laksanakan Reforma Agraria Sejati”.

“Cabut perusahan pembakaran hutan dan lahan. Tegakkan hukum bagi perusahan yang telah terbukti membakar dan hentikan perampasan tanah ulayat SAD. Kemiskinan kaum tani dan masyarakat luas di pedesaan, adalah akibat monopoli dan perampasan tanah yang semakin luas dan biaya produksi pertanian yang semakin mahal,” kata Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jambi, Fauzan Fitrah saat berorasi.

Aksi solidaritas ini berlangsung dari Simpang Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jambi menuju gedung DPRD Provinsi Jambi untuk menyuarakan aspirasi. “Land Reform adalah Syarat Demokrasi. Teori demokrasi dimana pun ada land reform,” Kata Ade Ipang selaku Orator Aksi di depan Bank Indonesia Jambi.

Tuntutan Aliansi Untuk Keadilan Agraria yang pertama adalah stop monopoli tanah, laksanakan reforma agraria sejati. Kedua, review kebijakan karhutla dan hentikan kriminalisasi kaum tani yang berladang dengan membakar Ketiga, beri jaminan harga kelapa sawit, karet dan hasil produksi kaum tani lainnya.

Keempat, selesaikan seluruh konflik agraria di Jambi. Kelima, bebaskan kaum tani dan aktivis yang didiskriminasi. Keenam, cabut izin perusahaan pembakar hutan dan lahan. Ketujuh, tegakkan hukum bagi perusahaan yang telah terbukti membakar. Kedepalan, hentikan perampasan tanah ulayat SAD.

Koordinator Lpangan Aliansi Untuk Keadilan Agraria , ajrin Febrianto menyebutkan bahwa organisasi yang tergabung di Aliansi Untuk Keadilan Agraria antara lain: GRIDSICK, FMN, KPA, AGRA, FORUM MUSISI JAMBI, MAPALA SUTHA, MAPALA GITASADA, STT, JMGJ, PH, WALHI JAMBI, BERANDA PEREMPUAN, PPJ, KKI WARSI dan SETARA.

“Hari Tani Nasional (HTN) yang diperingati setiap 24 September merupakan hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UU ini mengamanatkan terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran rakyat melalui pelaksanaan Reforma Agraria,” tegas Hajrin.

Sementara itu, Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jambi, Fauzan Fitrah mengatakan dibawah pemerintahan Jokowi-JK, pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Kaum tani dan rakyat secara umum, terus hidup menderita akibat pendapatan yang tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat.

Data BPS per-Maret 2016, menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,1 juta jiwa, dengan persebaran 10,4 juta jiwa diperkotaan dan 17,67 juta jiwa di pedesaan. Angka kemiskinan di Indonesia bahkan jauh lebih besar, jika mengacu pada upah harian buruh tani yang hanya sebesar Rp. 49.000 perhari.

Pada waktu yang sama, Koordinatior Aksi Dodi mengatakan bahwa mereka merayakan peringatan hari tani nasional melalui aksi demontrasi yang bertujuan untuk menyebar luaskan problem dan perjuangan yang dihadapi kaum tani, kami mendesak negara dan Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Provinsi Jambi.

“Stop monopoli tanah. Review kebijakan karhutla, dan hentikan kriminalosasi kaum tani yang berladang dengan membakar. Beri jaminan harga kelapa sawit, karet dan hasil kaum tani lain. Selesaikan seluruh konflik agraria di Jambi,” ujar Dodi. (JP-03)