Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Jambi

Ilustrasi-Gerai Mora Nusantara.Ist

Jambipos Online, Jambi-Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menerbitkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Jambi edisi Agustus 2016.

KEKR merupakan salah satu terbitan periodik (triwulanan) KPw. BI Prov. Jambi untuk memberikan data dan informasi perkembangan perekonomian terkini kepada para stakeholders, baik internal maupun eksternal, sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.

KEKR mencakup beberapa aspek seperti perkembangan ekonomi makro regional, keuangan pemerintah daerah, inflasi daerah, stabilitas keuangan daerah, pengembangan akses keuangan dan UMKM, penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta perkiraan prospek ekonomi ke depan.

Ringkasan Eksekutif publikasi KEKR tersebut adalah sebagai berikut:

I. EKONOMI MAKRO REGIONAL

Perekonomian Jambi pada Triwulan II-2016 tumbuh sebesar 3,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya (3,44% yoy) tetapi masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan II-2016 yang tercatat sebesar 5,18% (yoy).

Berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jambi pada triwulan laporan disebabkan meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh. Sementara itu, sektor unggulan lain seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan konstruksi mengalami perlambatan bila dibandingkan Triwulan I-2016

Dari sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jambi pada Triwulan II-2016 disebabkan meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah pada triwulan laporan.

Menurut andil terhadap pertumbuhan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbangkan andil tertinggi pada pertumbuhan ekonomi diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian dan sektor perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor. Sementara dari sisi tingkat pertumbuhan, 3 (tiga) sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi pada Triwulan II-2016 adalah sektor jasa keuangan (12,98% yoy), sektor pengadaaan listrik dan gas (6,95% yoy), sektor transportasi dan pergudangan (6,78% yoy).

Pertumbuhan ekonomi Jambi pada Triwulan III-2016 diperkirakan berada pada kisaran 3,70% - 4,10% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan laporan. Pertumbuhan masih akan disumbangkan sektor-sektor utama seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB)/investasi dan ekspor luar negeri masih akan menjadi sumber pertumbuhan triwulan berjalan.

Hal tersebut juga didukung hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Triwulan II-2016 menunjukkan optimisme pelaku usaha dalam memandang perekonomian pada triwulan berjalan yang tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) positif sebesar 3,18%.

II. KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan Triwulan II-2016 mencapai Rp1,55 triliun (terealisasi sebesar 45,12% dari APBD 2016). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp478,6 miliar (30,8% dari total pendapatan), turun 14,0% (yoy) dibandingkan realisasi PAD Triwulan II-2015 (Rp556,6 miliar atau 33,8% dari total pendapatan). Pendapatan terbesar disumbangkan oleh pajak daerah yang mencapai Rp384,6 miliar (24,8% dari total pendapatan atau 80,3% dari total PAD), turun 18,5% (yoy) sejalan dengan perlambatan perekonomian Jambi selama tahun 2016.

Sementara itu realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar 14,7% (yoy) dari Rp1,11 triliun pada Triwulan II-2015 menjadi Rp1,27 triliun pada Triwulan II-2016. Nilai realisasi belanja tersebut baru mencapai 39,1% dari target belanja APBD 2016. Sementara itu, pangsa (share) belanja modal yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada APBD 2016 hanya sebesar 33,4%, jauh lebih kecil dibandingkan share belanja operasi yang mencapai 66,5%. Namun demikian, hal tersebut masih lebih baik dibandingkan pangsa belanja modal tahun 2015 yang sebesar 26,2% maupun pangsa belanja modal 2014 yang hanya 25,3%.

III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada Triwulan II-2016, inflasi Provinsi Jambi tercatat 3,38 % (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (4,95% yoy), inflasi nasional (3,45% yoy), dan rata-rata inflasi tahunan Triwulan II dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang tercatat 5,36%. Inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi sebesar 3,30% (yoy) dan inflasi Kabupaten Bungo sebesar 4,13% (yoy).

Turunnya tingkat inflasi di Kota Jambi utamanya didorong turunnya inflasi pada kelompok bahan pangan bergejolak (volatile foods) menjadi sebesar 4,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya (4,52% yoy). Penurunan inflasi kelompok tersebut utamanya disebabkan berlimpahnya stok beras, cabai merah, dan bawang merah di daerah-daerah sentra produksi. Inflasi administered pricetercatat rendah yaitu sebesar 1,02% (yoy) pada triwulan laporan.

Penurunan inflasi di Kota Jambi juga didorong oleh penurunan inflasi dari: 1) sub kelompok bahan bakar, penerangan, dan air seiring penurunan harga bahan bakar rumah tangga dan tarif listrik, 2) sub kelompok sandang lain dan perhiasan seiring penurunan harga emas perhiasan, dan 3) sub kelompok transpor sebagai dampak dari kebijakan menurunkan harga bensin dan solar pada tanggal 1 April 2016.

Sementara itu penurunan inflasi di Kabupaten Bungo didorong oleh penurunan inflasi dari: 1) sub kelompok bumbu-bumbuan seiring dengan melimpahnya pasokan cabai merah, 2) sub kelompok perlengkapan/peralatan pendidikan seiring telah dimulainya masa tahun ajaran baru, dan 3) sub kelompok transpor sebagai dampak dari kebijakan menurunkan harga bensin dan solar pada tanggal 1 April 2016.

Inflasi Provinsi Jambi pada Triwulan III-2016 diperkirakan berada di kisaran 4,02%-4,42% (yoy), meningkat dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya (3,38% yoy) maupun realisasi inflasi pada tahun 2015 (1,36%yoy). Inflasi Kota Jambi diperkirakan berada pada kisaran 4,09%-4,49% (yoy) sedangkan inflasi Bungo diperkirakan berada pada kisaran 3,42%-3,82% (yoy).

Kenaikan inflasi tersebut utamanya disebabkan rendahnya basis inflasi tahun 2015 seiring dampak kabut asap yang mengurangi permintaan barang dan jasa, serta kenaikan kelompok bahan makanan (daging sapi, beras, dan cabai merah) serta kelompok sandang (emas perhiasan) seiring perayaan hari besar Idul Adha 1437H.

IV. STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Stabilitas keuangan daerah yang tercermin dari kredit kepada sektor korporasi dan rumah tangga menunjukkan perlambatan di tengah tren masih rendahnya pertumbuhan ekonomi Jambi. Hal ini tercermin pada Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI Jambi Triwulan II-2016 sebesar -6,90% yang menunjukkan dunia usaha masih memandang pesimis kegiatan usaha pada triwulan berjalan. Hasil Likert Scale kinerja penjualan berdasarkan kunjungan liaison sebesar -0,55 yang mengindikasikan belum membaiknya penjualan korporasi. Namun demikian, pengusaha memandang optimis perekonomian pada triwulan berjalan yang tercermin pada nilai SBT 3,18%.

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan laporan tumbuh 3,50% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (10,94% yoy). Namun demikian, NPL justru mengalami penurunan dari 1,25% menjadi 1,21% pada triwulan laporan. Penyaluran kredit masih didominasi pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 36,65% diikuti sektor industri pengolahan 20,71%%, sektor perdagangan besar dan eceran 12,57% dan sektor pertambangan 9,41%. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi masih mendominasi penyaluran kredit pada triwulan laporan sebesar 54,20% diikuti kredit modal kerja 45,60%.

Senada dengan hal tersebut, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sektor rumah tangga mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dari 109,4 pada Triwulan I-2016 menjadi 104,3 pada triwulan laporan. Pertumbuhan DPK rumah tangga di Jambi pada triwulan laporan tumbuh 4,42% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (10,53% yoy). Namun demikian, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tumbuh 7,64% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,83% yoy) yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan kredit multiguna pemilikan rumah. Rasio NPL mengalami penurunan dari 1,81% menjadi 1,82% pada triwulan laporan.

Penyaluran kredit UMKM pada Triwulan II-2016 mencapai Rp11,0 triliun atau tumbuh 7,8% (yoy), sedikit meningkat bila dibandingkan triwulan sebelumnya (7,7% yoy). NPL kredit UMKM mengalami penurunan dari 5,85% dari Triwulan I-2016 menjadi 5,73%. Masih tingginya NPL UMKM tidak lepas dari belum membaiknya kinerja komoditas unggulan (karet dan kelapa sawit).

V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Aliran kas masuk (cash inflow) menurun sebesar 14,1% (yoy) dan kas keluar (cash outflow) meningkat 18,3% (yoy) sehingga net outflow meningkat sebesar 38,1%. Nilai dan volume lalu lintas pembayaran non tunai melalui kliring lokal pada triwulan laporan masing-masing sebesar Rp2,3 triliun dan 70.161 lembar, mengalami penurunan 10,7% yoy) dan 6,1% (yoy) dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Terjadi peningkatan layanan keuangan digital (LKD) yang dikelola oleh 2 bank umum yaitu PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dimana jumlah LKD sampai dengan Juni 2016 adalah 1.474 LKD atau meningkat dibandingkan posisi Maret 2016 sebanyak 1.066 agen LKD.

Frekuensi layanan kas keliling pada Triwulan II-2016 sebanyak 14 (empat belas) kali, sedikit meningkat dibandingkan triwulan lalu yang sebanyak 12 (dua belas) kali. Sementara untuk pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) di Provinsi Jambi sebesar Rp181,1 miliar, atau 23,6% dari total inflow Provinsi Jambi, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (19,2%). Uang rupiah tidak asli yang ditemukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi pada triwulan laporan mencapai 253 lembar, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (341 lembar).

VI. KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN

Pada Maret 2016, garis kemiskinan Provinsi Jambi mengalami kenaikan 3,8% menjadi Rp371.875 per kapita per bulan. Sementara dari sisi jumlah penduduk miskin terjadi penurunan persentase dari 9,12% menjadi 8,41%.

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan laporan mengalami peningkatan 231 bps yaitu dari 96,93 pada Triwulan I-2016 menjadi 99,17 pada triwulan laporan, sejalan dengan peningkatan NTP pada sub sektor perkebunan rakyat (4,15%), yang disebabkan oleh kenaikan harga jual Tandan Buah Segar (TBS) dan harga bahan olahan karet yang sedikit mengalami kenaikan. Kenaikan juga terjadi pada NTP peternakan, NTP Perikanan dan NTP tanaman pangan seiring dengan naiknya harga hewan ternak (ternak besar, ternak kecil, unggas dan hasil ternak) serta hasil perikanan di saat ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri yang ditandai dengan inflasi beberapa komponen diantaranya daging sapi, daging ayam, telur dan ikan.

Sementara itu, penyaluran raskin selama Triwulan II-2016 mengalami peningkatan sebesar 79,20% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, dengan total raskin yang disalurkan mencapai 15.147 ton.

VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan IV-2016 diperkirakan pada kisaran 4,60% - 5,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi Triwulan II-2016 (3,57% yoy) maupun proyeksi Triwulan III-2016 (3,70%-4,10% yoy). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan Triwulan IV-2016 masih akan disumbangkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian dan sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor lain yang diperkirakan juga berkontribusi adalah sektor transportasi dan pergudangan.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB)/investasi dan ekspor luar negeri diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jambi Triwulan IV-2016. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan akan berada pada kisaran 3,70% - 4,10%, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 (4,21%).

Beberapa hal yang dapat mendorong realisasi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan proyeksi (upside risk) adalah potensi penurunan suku bunga dan dampak kebijakan tax amnesty maupun yang bersifat downside risk seperti menguatnya potensi La Nina.

Inflasi Provinsi Jambi pada Triwulan IV-2016 diperkirakan berada pada kisaran 4,28% - 4,68% (yoy), meningkat dibandingkan proyeksi inflasi Triwulan III-2016 (4,02% - 4,42%) maupun realisasi inflasi tahun 2015 (1,37%).

Kenaikan inflasi pada akhir tahun 2016 utamanya disebabkan rendahnya basis inflasi pada tahun 2015, proyeksi tingginya inflasi beberapa komoditas pangan seperti beras dan cabai merah seiring menurunnya stok bahan pangan tersebut dan masa liburan anak sekolah yang berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan udara dan darat.

Inflasi Kota Jambi hingga akhir tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran 4,34% - 4,74% (yoy) sedangkan inflasi Bungo diperkirakan berada pada kisaran 3,85% - 4,25% (yoy).

Ke depan, beberapa potensi risiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dari prakiraan (upside risk) antara lain potensi La Nina yang mengganggu produksi, kenaikan tarif listrik dan rencana pengalihan pelanggan listrik berdaya 900 VA (bersubsidi) ke daya 1.300 VA (non-subsidi). Namun demikian, potensi penurunan suku bunga, melemahnya ekspektasi konsumen dan masih rendahnya daya beli petani karet berpotensi menahan laju inflasi (downside risk).

Menyikapi kondisi ekonomi dan inflasi terkini, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah adalah:

Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah:

1. Percepatan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka pendek melalui:

1. Percepatan realisasi anggaran modal pemerintah untuk pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, saluran irigasi dan pelabuhan) dalam rangka mendorong konektivitas dan perdagangan antar daerah.

2. Mendorong realisasi anggaran belanja operasi daerah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

3. Intervensi pemerintah untuk mendorong kinerja perkebunan karet melalui penciptaan pasar domestik, perluasan pasar ekspor, peraturan pemanfaatan karet lokal untuk industri dan restrukturisasi kredit/pembiayaan di sektor perkebunan karet.

4. Perumusan mapping potensi perekonomian desa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer pemerintah pusat (dana desa) dan dana bantuan pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan:

1. Potensi komoditas unggulan desa seperti pemanfaatan sit angin (unsmoked sheet) dalam pengolahan hasil karet.

2. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat desa dan kota terdekat seperti bantuan budidaya sayuran, bumbu-bumbuan, ternak ayam dan telur, kolam perikanan dll.

3. Pemerintah Daerah sebaiknya mulai menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan (guidance) manajemen proyek untuk disosialisasikan kepada desa dalam rangka pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana transfer ke desa.

5. Mendorong investasi dan penciptaan aktivitas ekonomi baru melalui:

1. Meminimalisir hambatan investasi (peraturan/perizinan, pajak/retribusi, infrastruktur).

2. Insentif bagi investor dan pelaku usaha/wirausaha baru seperti relaksasi pajak/retribusi, penyediaan tata ruang, bantuan permodalan, bantuan promosi, penyediaan SDM yang unggul melalui kerjasama dengan SMK dan perguruan tinggi.

3. Insentif khusus bagi calon investor yang membangun industri hilir penunjang komoditas unggulan di Jambi.

2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui.

1. Program revitalisasi/replanting tanaman kelapa sawit dan karet rakyat;

2. Program edukasi kepada petani dalam rangka pemanfaatan tanaman dan lahan serta penggunaan teknologi tepat guna.

3. Menggalakkan penertiban praktek karet kotor;

4. Membangun jaringan kelembagaan petani dengan industri pengolahan untuk mengurangi rantai perdagangan yang tidak sehat;

5. Sosialisasi dan penguatan kelembagaan pasar komoditas (pasar lelang spot dan forward untuk tanaman perkebunan dan pasar agribisnis untuk tanaman hortikultura).

6. Membangun pusat informasi harga karet dan komoditas utama lainnya yang mudah diakses sampai ke level petani.

7. Mengembangkan industri karet yang terintegrasi meliputi industri inti, penunjang, dan industri terkait lainnya dengan memberikan kemudahan izin, pembiayaan, dan pengembangan;

Menyikapi pengendalian Inflasi

Pemerintah perlu memperhatikan proyeksi kenaikan inflasi selama triwulan mendatang serta potensi risiko yang perlu diwaspadai dengan:

1. Pengamanan stok bahan pokok melalui sidak dan pemantauan rutin serta mendorong pelaku usaha untuk bekerjasama dengan daerah pemasok kebutuhan.

2. Pengamanan produksi di sektor hulu mengantisipasi potensi La Nina.

3. Penguatan TPID sebagai forum untuk mematangkan konsep dan koordinasi pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi antar SKPD.

4. Pengembangan database TPID mencakup kondisi surplus defisit komoditas pangan daerah, pengawasan arus keluar masuk barang, perkembangan stok dan pemantauan harga.

5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait program kerja TPID dan himbauan-himbauan menyangkut pengendalian inflasi di Jambi.

Demikian kami sampaikan

Semoga informasi ini bermanfaat.

Salam,

Kantor Perwakilan Bank Indoensia Provinsi Jambi

Aya Sophia

Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAMBI

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 14, Telanaipura

Jambi 36122, Indonesia

T: (+62-741) 62445 Ext. 8209

F: (+62-741) 62112