JALAN: Kabid Bina Marga PU Provinsi Jambi H Arfan saat
meninjau proyek pembangunan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi
Jambi baru-baru ini. FOTO ASENK LEE SARAGIH.
|
Jambipos Online, Jambi-Devisit anggaran sebesar Rp 122, 15 Miliar yang
dialami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, ternyata tak berimbas signifikan
terhadap pembangunan infrasstruktur yang dilakukan Bina Marga PU Provinsi
Jambi. Pekerjaan sejumlah infrastruktur Bina Marga PU Provinsi Jambi tetap
berjalan dengan baik. Kekurangan dana hanya 5 persen untuk biaya perawatan dan
akan dianggarkan tahun 2017 mendatang.
Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Provinsi Jambi, Fauzie Ansori merilis Prediksi Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (Silpa) Pemprov Jambi tahun 2015 yang ditargetkan sebesar Rp 300,06
miliar ternyata tidak tercapai. Imbasnya, Provinsi Jambi mengalami defisit
sebesar Rp 122,15 miliar.
Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik
Indonesua Perwakilan Provinsi Jambi menyatakan bahwa Silpa Pemprov Jambi tahun
2015 hanya Rp 177,91 miliar. Guna menutupi selisih defisit Silpa pada rancangan
KUPA PPAS Perubahan tahun 2016 ini, Pemprov Jambi melakukan rasionalisasi
belanja pada program atau kegiatan.
Kepala Bidang Bina Marga PU Provinsi Jambi H Arfan
saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/9) mengatakan,
alokasi dana PU Provinsi Jambi tahun 2016 sekitar Rp 849 miliar untuk
mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di Jambi tahun ini.
Disebutkan, sejak proyek Bina Marga PU Provinsi Jambi
ditenderkan tepat waktu, sehingga tak ada mengalami dampak dari defisit
anggaran tersebut. Kekurangan dana untuk perawatan masih dipihak rekanan selama
setahun lamanya. “Jadi kekurangan dana sebesar Rp 5 persen dari anggaran 2016
masih bisa dianggarkan tahun 2017 mendatang,” ujar Arfan.
“Target pembangunan jalan tersebut mencapai 308
kilometer (Km) atau 27 persen dari sekitar 1.129,91 Km panjang jalan provinsi
di Jambi. Hingga kini, jalan di Jambi yang sudah bagus mencapai 822 Km atau
sekitar 73 persen," jelasnya.
Disebutkan, tahun 2016 ini pembangunan infrastruktur
dipusatkan ke sentra produksi pertanian di Provinsi Jambi. Pembangunan itu pada
jalur jalan provinsi di Provinsi Jambi dengan menggunakan dana dari APBD
Provinsi Jambi 2016.
Menurut Arfan, pembangunan jalan sentra produksi itu
yakni di Jalan Talang Duku-Simpang Pudak-Suak Kandis Kabupaten Muarojambi.
Kemudian Jalan Se Saren-Teluk Nilau- Senyerang-Batas Riau di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, Jalan Simpang Pulau Rengas-Muara Siau Kabupaten Merangin, Jalan
Muara Siau-Dusun Tuo, Merangin, Jalan Dusun Tuo-Jangkat, Merangin.
Disebutkan, selanjutnya Jalan Sungai Bahar-Durian
Luncuk Kabupaten Batanghari dan Muarojambi, Jalan Peninjauan-Lubuk
Mengkuang/TKA (Batas Sumbar) di Muara Bungo, Jalan Muara
Bungo-Peninjauan-Junction/Rantau Ikil-Batas Sumbar, Jalan Jujun-Sei
Penuh-Sanggar Agung, Jujun-Lempur Kabupaten Kerinci.
Pembangunan jalan sentra produksi pertanian lainnya di
Provinsi Jambi yakni di Jalan Simpang Pelawan-Sei Salak di Kabupaten
Sarolangun, Jalan Sei Salak-Pekan Gedang/Batang Asai Kabupaten Sarolangun dan
Jalan Pekangedang/Batang Asai-Muara Talang-Jangkat Kabupaten Sarolangun.
“Jalan negara yang menjadi akses utama sentra-sentra
pertanian dan perkebunan ke pusat perdagangan ditargetkan sudah mulus semua
tahun ini. Percepatan pembangunan jalan tersebut diharapkan mampu mendongkrak
pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten se-Provinsi Jambi," ujar.
Perbaikan kerusakan maupun peningkatan kualitas jalan
di Jambi, lanjut dia, perlu dipercepat untuk mempermudah pemasaran hasil-hasil
pertanian dan perkebunan ke pusat perdagangan di wilayah Jambi dan daerah
tetangga.
"Melalui perbaikan dan peningkatan kualitas
jalan, hasil pertanian dan perkebunan sawit Jambi dapat lebih cepat diangkut ke
pusat perdagangan di Kota Jambi maupun di provinsi lain," kata dia.
Arfan mengatakan, pihaknya akan membangun secara
terpadu infrastruktur kabupaten dengan kota se-Provinsi Jambi untuk
meningkatkan konektivitas wilayah. Jalan yang baik antar kabupaten dan kota
akan memperlancar pengangkutan penumpang dan barang. Dengan demikian kegiatan
pertanian, perkebunan dan perdagangan di Jambi akan semakin menggeliat.
“Jalan yang baik antar kabupaten dan kota akan
mempermudah warga masyarakat menjual hasil pertanian mereka ke pusat
perdagangan. Kemudian jalan yang baik juga akan meningkatkan kegiatan
perdagangan antar kabupaten dan provinsi," tambahnya.
Disebutkan, bahwa sinergi antara Pemprov Jambi dengan
kabupaten dan kota harus dibarengi dengan keterpaduan perencanaan dan
pelaksanaan program sektoral. Singkronisasi dan koordinasi program bertujuan
untuk identifikasi awal isu-isu strategis Bidang PekerjaanUmum Dan Perumahan
Rakyat sebagai bahan masukan Tahun 2017.
Konsolidasi Program Tahun 2017 antara Dinas PU
Provinsi Provinsi dan Satker dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
Sehingga diperoleh kesepahaman terhadap pola penanganan dan distribusi program
prioritas.
Bina Marga bertanggung jawab terhadap implementasi
pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang bertujuan meningkatkan arus
barang dan jasa serta mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui
program peningkatan jalan dan jembatan.
Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renstra) Dinas
PU Provinsi Jambi 2016-2021 meliputi pembangunan jalan sebagai akses ke
Pelabuhan Laut Ujung Jabung. Kemudian pembangunan jalan untuk membuka daerah
terisolir, pusat–pusat produksi (sentra-produksi) mengurangi disparitas antar
wilayah, penghubung atau konektivitas antar kawasan.
“Selanjutnya pembangunan jalan untuk mendukung atau
menunjang kawasan ekonomi dan kenyamanan dalam arus orang dan barang.
Pembangunan Jembatan Fly Over untuk mengatasi kemacetan dalam Kota Jambi,” kata
Arfan.
Menurut Arfan, dukungan dana layanan infrastruktur
pada (Pagu) APBD Provinsi Jambi 2016 sebanyak Rp . 849.045.274.000. Alokasi
dana tersebut dibagi pada Bintek Rp 666.000.000, Bidang SDA Rp 1.554.751.000,
Bidang Bina Marga Rp 5.843.780.000, Bidang Cipta Karya Rp 4.820.366.000, Bidang
Perumahan Rp 2.211.779.000.
Alokasi lainnya untuk Balai Pengujian Rp
4.554.900.000, Bidang Alkal Rp 9.926.896.000, Bidang Jakon Rp 5.473.465.000 dan
Sekretariat PU Provinsi Jambi Rp 1.225.543.000.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi AR Syahbandar
mengatakan, dampak dari devisit anggaran itu, anggaran DPRD Provinsi Jambi juga
mengalami penghematan sebesar Rp 7 Miliar hingga Rp 8 Miliar. Namun pemangkasan
anggaran itu tidak sampai mengganggu tugas program dewan. (Asenk Lee Saragih)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE