Pemerintah Pusat Diharapkan Bantu Jambi Soal Kelistrikan dan Pelabuhan Jambi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara tiba di Bandara Jambi, Kamis (21/6/2016) pagi disambut Gubernur Jambi H Zumi Zola. Kehadiran Jokowi dalam Rangka Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-69 yang puncaknya akan dilaksanakan pada 21 Juli 2016 di Lapangan Kantor Gubernur Jambi.

Jambipos Online, Jambi-Momen Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-69 dimanfaatkan oleh Gubernur Jambi, H.Zumi Zola,S.TP,MA untuk mengharapkan dukungan dan bantuan pembangunan dari Presiden Republik Indonesia, Ir.H.Joko Widodo (Jokowi) dalam kelistrikan dan pembangunan pelabuhan di Jambi. Zola berharap agar Jokowi membantu pembangunan kelistrikan dan pelabuhan yang repesentatif di Provinsi Jambi.

Harapan tersebut dikemukakan Zumi Zola dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Hakopnas) ke-69 Tahun 2016, bertempat di Lapangan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (21/7/2016) siang.

Kedua hal tersebut (bantuan pembangunan kelistrikan dan pelabuhan) merupakan permohonan Pemerintah Provinsi Jambi yang disampaikan Zola kepada Jokowi dalam acara tersebut.

Zola mengungkapkan, kondisi listrik di Provinsi Jambi yang sering padam. Zola mengharapkan, dari rencana pengadaan suplai energi listrik 35.000 Mega Watt oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 1.800 Mega Watt untuk Provinsi Jambi, benar-benar terwujud, untuk meningkatkan suplai energi listrik Jambi, yang tentunya sangat dibutuhkan dalam pembangunan Provinsi Jambi.

Zola juga mengharapkan bantuan Jokowi dalam pembangunan pelabuhan yang representatif di Jambi, yang sejalan dengan konsep pembangunan poros maritim dan tol laut di masa kepemimpinan Jokowi. Zola menyatakan Jambi berharap bisa memiliki international port (pelabuhan standar internasional).

Terkait pembangunan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Jambi, Zola mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi sangat serius dalam pembangunan koperasi dan akan terus melakukan pembinaan agar koperasi terus semakin bermbang.

Dikatakan oleh Zola, ada 2.264 koperasi yang aktif di Provinsi Jambi dengan jumlah anggota 368.413 orang, dan Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Jambi serta seluruh pihak terkait, akan terus berupaya untuk melakukan pembinaan koperasi.

Selain itu, Zola menyatakan, sejalan dengan pembangunan koperasi, yang kebanyakan berada di desa-desa, Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha menggalakkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa.

Presiden Republik Indonesia, Ir.H.Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Indonesia telah masuk dalam persaingan global dan telah 6 bulan masuk dalam perdagangan bebas negara-negara Asia Tenggara (ASEAN Free Trade Area/ AFTA). Dan, kian hari, persaingan itu kian ketat.

Jokowi mengatakan, kompetisi antar kawasan juga semakin ketat, seperti bloknya Tiongko, blok Amerika, dan blok Uni Eropa. “Saya harap ada kesadaran semua tentang ketatnya persaingan. Tantangan sangat besar, perlu adaptasi menyikapinya,” ujar Jokowi.

Untuk itu, Jokowi menghimbau agar koperasi dan UKM bersatu dan bekerjasama supaya semakin kuat terutama dalam hal finansial “Biar mudah dan bankable,” sebut Jokowi. “Negara-negara saja bersatu,” tambah Jokowi.

Jokowi menyatakan, koperasi adalah cerminan dari ekonomi Pancasila dengan prinsip kegotongroyongan, dan ekonomi Pancasila dan kegotongroyongan sangat bagus, tinggal penerapannya yang sulit. Jokowi mengingatkan agar manajemen koperahi terus dibenahi.

Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan, kementerian Koperasi dan UKM melakukan 3 hal penting dalam pembangunan koperaasi Indonesia, yaitu 1.Rehabilitasi koperasi, 2. Rorientasi koperasi, dan 3.Pengembangan koperasi.

Puspayoga mengungkapkan, tidak perlu malu untuk membeberkan, bahwa dari 212.000 lebih koperasi di Indonesia, hanya 150.000 koperasi yang aktif, sedangkan 62.000 tidak aktif, itupun dari 150.000 yang aktif tersebut, hanya setengahnya belum melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Puspayoga menyatakan, pihaknya telah membuat data base (basis data) koperasi yang sangat penting untuk pembangunan koperasi. “Ada peralihan dari kuantitas koperasi harus mengarah ke kualitas koperasi,” ujar Puspayoga.

Puspayoga mengungkapkan, kalau dulu ada Kanwil dan Kandep Koperasi, saat ini Kanwil dan Kandep tidak ada lagi, sudah menjadi Dinas Koperasi yang dibawahi gubernur, bupati dan walikota. “Pembinaan koperasi harus sinergi antara gubernur dengan bupati dan walikota,” tutur Puspayoga.

Puspayoga mengemukakan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan koperasi, penekanannya bukan pemberian uang dan barang, tetapi menurunkan bunga KUR, yang tadinya 22% sekarang menjadi 9%.

“Koperasi harus mandiri dan bisa menyejahterakan anggotanya. Koperasi harus bisa menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan untuk itu keuangannya harus sehat,” pungkas Puspayoga.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), H. H.Andi Muhammad Nurdin Halid berharap agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbadan koperasi, bagian dari upaya pembangunan desa yang juga pembangunan koperasi. Nurdin Halid juga berharap agar gubernur, bupati, dan walikota mengakselerasi pembangunan koperasi.

Dekopin, lanjut Nurdin Halid, telah mencanangkan sau desa satu koperasi, bekerjasama dengan UGM, dan, Dekopin melakukan fungsi advokasi dan edukasi bagi koperasi. Nurdin halid juga berharap agar koperasi simpan pinjam bisa jadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). (JP-03)