Raih WTP 4 Tahun Berturut-turut, Jambi Tutup Celah Penyelewengan Keuangan Daerah

jambipos-online Selasa, Juni 07, 2016

Jambipos Online, Jambi-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dinilai mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Pencegahan kebocoran dan ketidak-jelasan pengelolaan keuangan daerah bisa dilakukan Pemprov Jambi melalui pengawasan pengelolaan keuangan secara ketat dan menutup berbagai celah penyelewengan keuangan daerah. Sebagai bukti keberhasilan pengelolaan keuangan yang baik Pemprov Jambi tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015.

“Opini WTP ini merupakan yang keempat kalinya atau empat tahun berturut-turut (quattrick) diraih Pemprov Jambi. Sebelumnya, tahun 2012, 2013, dan 2014, Pemporv Jambi juga mampu meraih opini WTP mengenai pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran dari BPK RI.

Keberhasilan meraih WTP empat tahun berturut-turut menunjukkan bahwa Pemprov Jambi benar-benar serius mengelola anggaran pembangunan daerah dengan baik,” kata Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pelaksanaan Evaluasi Keuangan Negara BPK RI, Bachtiar Arif ketika menyerahkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (6/6).

Menurut Bachtiar Arif, kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan antara lain kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, peenerapan standar akuntansi pemerintah dan pengungkapan yang cukup dan memadai.

“Kami sangat menghargai upaya-upaya yang telah dilaksanakan Gubernur Jambi beserta segenap jajarannya yang berhasil memperoleh opini WTP untuk yang keempat kali.

Hal ini tentunya sangat membanggakan, mengingat tahun anggaran 2015 merupakan tahun pertama penerapan akrual basis secara penuh. Pemprov Provinsi Jambi secara konsisten telah menunjukkan komitmennya untuk dapat menerapkan akrual basis sesuai peraturan perundangan,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jambi, Zumi Zola pada kesempatan tersebut mengatakan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset, sama pentingnya dengan pembangunan bidang infrastruktur pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset mencerminkan penyelenggaraan pemerintaan yang transparan dan akutabel.

Kendati mendapat opini WTP, lanjut Zumi Zola, Pemprov Jambi harus terus melakukan pengelolaan keuangan dan asset lebih baik. Karena itu rekomendasi atau catatan BPK terhadap pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Jambi perlu diselesaikan secepatnya.

“Saya meminta seluruh satuan kerja perangkat dinas (SKPD) yang instansinya mendapat catatan dari BPK agar segera menyusun rencana aksi dan menyelesaikannya dalam 60 hari. Saya juga meminta supaya semua pemerintah Kabupaten/kota se - Provinsi Jambi semakin bertambah yang memperoleh WTP tiap tahunnya,”katanya.(SP-JP-03)