DAK Dipangkas, Banyak Proyek Pembangunan di Jambi Dibatalkan

Jalan Merlung Jambi-Foto Alfon Sius Munthe

Jambipos Online, Jambi-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, pemerintah kota dan kabupaten di Jambi membatalkan banyak proyek pembangunan fisik menyusul kebijakan pemerintahan pusat mengurangi anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk daerah 10 persen tahun ini. Proyek pembanginan fisik yang dibatalkan di daerah sebagian besar di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sarana dan prasarana pendidikan serta pengadaan kendaraan dinas.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi di Jambi, Minggu (5/6) menjelaskan, pemangkasan atau pengurangan DAK untuk Provinsi Jambi tahun ini mencapai Rp 15,4 miliar. Semestinya Jambi memperoleh DAK sekitar Rp 156 miliar tahun ini. Namun akibat pemotongan sekitar 10 persen, Jambi hanya memperoleh DAK sekitar Rp 140,6 miliar.

“Akibat berkurangnya DAK tersebut, Pemprov Jambi terpaksa mengurangi volume proyek pembangunan fisik di berbagai satuan perangkat dinas (SKPD). Proyek fisik yang banyak ditunda antara lain, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan pembangkit listrik, pembangunan sarana irigasi pertanian dan pengadaan kendaraan dinas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Gamal Husein mengatakan, sektor pembangunan yang banyak mengalami pemangkasan anggaran dan pembatalan proyek fisik, yakni ESDM. Pemangkasan anggaran Dinas ESDM Provinsi Jambi mencapai Rp 15 miliar. Semestinya Dinas ESDM Jambi mendapatkan DAK sekitar Rp 71 miliar. Namun realisasi DAK untuk SKPD tersebut hanya Rp 56 miliar.

“Dinas ESDM Jambi membatalkan proyek-proyek pembangkit listrik skala besar. Melihat pengurangan anggaran ini, kami hanya memprioritaskan pembangunan ESDM yang menjadi prioritas, yakni pembangunan pembangkit listrik pedesaan dengan kapasitas di bawah satu megawatt (MW),” ujarnya.

Pengurangan DAK juga berpengaruh terhadap pembangunan fisik di wilayah kota dan kabupaten di Jambi. Menurut Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, pengurangan DAK untuk kota itu menyebabkan pengerjaan proyek fisik di bidang pekerjaan umum (PU) banyak ditunda. Proyek Dinas PU Kota Jambi yang ditunda antara lain pembangunan drainase dan jalan.

Kemudian pengurangan DAK tersebut juga menyebabkan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menunda pembayaran biaya proyek kepada pengusaha atau kontraktor. “Pemkot Jambi kini kesulitan uang karena pemangkasan DAK dan keterlambatan pencairannya dari pusat. Karena itu pembayaran biaya proyek yang sudah rampung kepada kontraktor ditunda hingga Oktober nanti,” paparnya.

Semantara itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin, Jambi, Amir Achmad mengatakan, jumlah DAK yang dipangkas untuk daerah itu mencapai Rp 16 milar. Akibat pemangkasan DAK tersebut sebagian besar proyek fisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin ditunda.

Proyek Dinas PU Merangin yang tertunda, tambah Amir, yakni pembangunan jalan dan jembatan ke kecamatan-kecamatan yang selama ini rusak berat. Di antaranya pembangunan jalan ke Kecamatan Batang Asai yang kini banyak rusak akibat bencana banjir beberapa waktu lalu. Kemudian pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Merangin tahun ini juga ditiadakan.

“Namun Pemkab Merangin berusaha agar protek di bidang pendidikan tidak ada yang ditunda atau dibatalkan. Kami upayakan tidak ada pemangkasan anggaran Dinas Pendidikan Merangin agar tidak ada kegiatan pendidikan di Merangin yang terbengkalai, termasuk program perbaikan sarana dan prasarana pendidikan,” ujarnya.

Harus Kreatif

Secara terpisah, pengamat pembangunan dari Universita Jambi (Unja), Dr Helmi, SH, MH mengatakan, pengurangan DAK untuk daerah bukan menjadi alas an bagi para aparatur dan pejabat pemerintahan daerah mengendorkan kinerja. Justru pengurangan anggaran menjadi ajang pembuktian bagi aparatur dan pejabat pemerintah daerah menunjukkan kinerja yang baik.

“Aparatur pemerintah dan pejabat di daerah harus menunjukkan bahwa mereka mampu bekerja maksimal memajukan pembangunan daerah di tengah minimnya dana. Karena itu mereka harus kreatif memilih mana saja program pembangunan penting dan mendesak yang mesti dikerjakan sesuai kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurut Helmi, untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien di tengah mininya dana, setiap SKPD lingkungan Pemprov Jambi, Pemkot Jambi dan pemerintah kabupaten di Jambi mesti mengurangi belanja pegawai maupun pengeluaran yang tidak penting seperti pengadaan kendaraan dinas.

“Selain itu, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Jambi diharapkan tidak mengandalkan anggaran dari pusat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Jambi harus mampu memanfaatkan sumber keuangan daerah untuk membiayai pembangunan, terutama dari sumber pendapatan asli daerah (PAD),”katanya.

Helmi menilai, pengurangan DAK untuk daerah bermanfaat untuk mengurangi praktik korupsi di daerah. Melalui pengurangan DAK, aparatur pemerintahan di setiap SKPD dapat menghemat anggaran agar proyek pembangunan di lingkungan lembaga mereka tidak sampai ada yang gagal.

“Selain itu, pengurangan DAK ini juga mempersempit peluang para pejabat SKPD di daerah melakukan penggelembungan dana proyek seperti sering terjadi selama ini,” katanya. (SP-JP-03)