MENPAN : Jambi Sudah Terapkan Transparansi Birokrasi

jambipos-online Jumat, April 15, 2016

Jambipos Online, Jambi- Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara (Menpan) Prof. Dr.Yuddy Chrisnandi , MA usai mengunjungi dua kantor pemerintah lingkup pemerintah Provinsi Jambi yaitu Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD)-PPT dan Kantor Bappeda Provinsi Jambi, Jumat (15/4/2016) menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi sudah menerapkan transparansi birokrasi.

Dimana masyarakat dapat langsung mengakses informasi pembangunan dan peruntukkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Menpan di dua kantor ini didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H.Ridham Priskap,SH,MH,MM.

Disampaikan Menteri bahwa pemerintah saat ini melakukan upaya transparansi untuk membangun satu birokrasi yang clean dan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih dan baik.

“Apa yang saya lihat hari ini di dua kantor ini sudah melakukan transparansi birokrasi dan akuntabilitas, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai, memberikan saran dan masukan tehadap pelaksanaan pembangunan di semua tingkatan.

Seperti yang dilakukan Bappeda ini, kalo dulu semua perencanaan pembangunan kan tertutup tapi sekarang di era reformasi birokrasi ini ,dituntut transparansinya supaya masyarakat dapat ikut mengawasi dan juga birokrasi menjaga kualitasnya agar tetap melaksanakn tugas-tugasnya sesuai dengan garis-garis peraturan yang ada”ujar Menpan.

Dijelaskan Menpan bahwa dengan adanya data yang dapat langsung diakses oleh masyarakat akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyelewengan.

“Seperti tadi di Pelayanan Perijinan Terpadu sudah terlihat transparansinya seluruh ijin- ijinnya kelihatan dan prosedurnya kelihatan, kalau mungkin dari desain tata ruang dan proses perijinannya sangat tebuka jadi sulit sekali ada penyalahgunaan wewenang sudah sangat kecil maka satu pemerintahan yang bebas dari korupsi sangat mungkin bisa kita wujudkan dengan transparansi”katanya.

Dicontohkan oleh Menpan seperti di Bapedda dimana anggaran bisa dilhat secara langsung oleh masyarakat. “ Dengan sistem yang diterapkan Bapedda ini anggarannyan bisa dilihat dan untuk kegiatan apa saja.

Dengan begitu kita semua dapat mengecek ke lapangan, satu program dengan anggaran tertentu betul-betul terimplemantasikan atau tidak misalnya rehab sekolah kan kelihatan sekolahnya dimana apakah memang ada rehab.

Nah yang harus diperbaiki adalah time teblenya, waktunya kalau ini masih umum dalam satu tahun, ke depan oleh Bapedda akan diperbaiki lagi sehingga tiap tahapannya dapat diketahui jadi kalau rehab sekolah 100 sekolah , 30 sekolah pertama dimana dilaksanakan dan kapan pengerjaannya kelihatan progressnya jadi serapan anggaran di seluruh pemerintahan Indonesia akan seperti itu” ucapnya. (Maria/Humas Prov Jambi)