Bangun Sinergitas Perencanaan Program Secara Tematik dan Holistik

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2017, bertempat di Ratu Convention Center, Kota Jambi, Selasa (19/4/2016).

Jambipos Online, Jambi-Gubernur Jambi H.Zumi Zola, S.TP,MA meminta seluruh instansi pemerintah di Provinsi Jambi untuk dapat membangun sinergitas perencanaan program secara tematik, holistik dan terintegrasi. Dengan bermuara pada prinsip money follow programme, yang mengandung paradigma penyusunan program dan kegiatan telah bergeser dari money follow function, yang selama ini menjadi acuan dalam penyususnan program dan kegiatan.

Hal itu dikatakan Zumi Zola kepada wartawan disela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2017, bertempat di Ratu Convention Center, Kota Jambi, Selasa (19/4/2016).

Zumi Zola juga meminta seluruh instansi Pemerintah Provinsi Jambi untuk meninggalkan ego sektoral, melainkan harus bersinergi, bersatu padu dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. (Berita Terkait: Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Jambi Minus Rp 108,47 Miliar)

Hadir perwakilan 5 kementerian dan perwakilan dari Polri menjadi narasumber pada Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2017 tersebut. Kelimanya yakni Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawady, Inspektur Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Ir.Slamet Soedarsono,MPP,QIA,CRMP.

Kemudian Direntur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Ir.Diah Indrajati, M.Sc, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI, Boediarso Teguh Widodo, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan RI, Dwi Budi Sutrisno, dan dan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan anggaran Kepolisian RI, Irjen Pol. Arif Wachyunandi.

Peserta Musrenbang RKPD lainnya yakni Wakil Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, para bupati/walikota se Provinsi Jambi atau yang mewakili, anggota DPR dan DPD RI dapil Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi, H.Ridham Priskap,SH,MH,MM, para pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se provinsi Jambi, dan perwakilan dari instansi vertikal ikut serta dalam Musrenbang RKPD tersebut.

“Peserta Musrenbang sudah dapat arahan dari perwakilan kementerian-kementerian, dari Polri juga sudah ada. Ini didengar oleh semua bupati/walikota yang hadir di sini. Kita berharap, program-program dan kebijakan dari Pusat dapat disinergikan sampai ke tingkat kabupaten/kota bahkan kecamatan, camat juga semua hadir di sini dari kabupaten/kota se Provinsi Jambi. Setelah ini kita akan lanjutkan sesi kedua, yaitu mendengarkan masukan dari para bupati/walikota," ujar Zola.

Zola juga meminta kepada semua instansi Pemerintahan Provinsi Jambi untuk dapat meninggalkan ego sektoralnya. Harus banyak komunikasi dengan pihak Pemkab/Pemkot karena keluhan datang dari masyarakat.

“Kita berharap nanti pembangunan kita ini jangan sampai ada keluhan kedepannya. Sudah dibangun, dana APBD dipakai tetapi tidak maksimal manfaatnya. Kita tidak mau sepeerti itu lagi. Jadi, harus ada sinergitas," jelas Zola.

Zola menekankan supaya prinsip efektivitas dan efisiensi dikedepankan dalam program pembangunan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan.

“Kalau kita hitung dari total APBD di Provinsi Jambi ini, anggaplah 1 kabupaten/kota itu Rp1 triliun, dikali 11, ditambah Rp3 triliun dari Pemprov Jambi, semua ada Rp14 triliun. Kalau kita bandingkan dengan provinsi tetangga kita, mungkin relati lebih kecil. Tetapi dari yang relatif kecil ini kalau bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Insyaallah hasilnya akan lebih bagus. Jadi saya minta, nanti penyampaian dari para bupati/walikota bisa didengar langsung oleh semua instansi Pemerintah Provinsi Jambi," ujar Zola mengingatkan.

Dikatakan, konektivitas dan sinergitas pada tataran perencanaan harus mampu diimplementasikan lebih baik lagi dalam bentuk program dan kegiatan yang saling menguatkan, baik antar sektor maupun antar wilayah.

Ditambahkan, sesuai dengan mekanisme dalam sistem perencanaan pembangunan dan mengacu pada arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan dilakukan atas dasar pendekatan tematik, holistik, terintegrasi, dan spasial.

Kesemuanya bermuara pada prinsip money follow programme, yang mengandung paradigma penyusunan program dan kegiatan telah bergeser dari money follow function, yang selama ini menjadi acuan dalam penyususnan program dan kegiatan.

Zola juga berharap agar para perwakilan dari kementerian dan Polri untuk melalukan pembahaan dan penajaman di tingkat nasional terhadap 200 usulan pioritas pembangunan nasional melalui e-musrenbang, yang tersebar dalam agenda Nawacita. (Asenk Lee)