Zumi Zola Tawarkan Satu Satu Eskavator Satu Kecamatan Atasi Karhutla di Jambi

jambipos-online Jumat, Maret 25, 2016

ALAT BERAT MILIK PU PROVINSI JAMBI. FT LEE

Jambipos Online, Jambi-Gubernur Jambi, H.Zumi Zola, S.TP,MA menawarkan program Satu Eskavator Satu Kecamatan (SESK) sebagai salah satu upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi. Eskavator dimaksudkan untuk membantu masyarakat untuk membuka lahan tanpa membakar.

Hal itu dikemukakan Gubernur Jambi Zumi Zola dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, bertempat di Ruang Rapat Mahakam Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Rapat yang berlangsung dari jam 16.00 WIB sampai jam 19.30 WIB ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekomonian, Darmin Nasution, dan diikuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Fery Mursydan Baldan.

Kemudian Menteri Desa, Marwan Jaffar; Kepala Bappenas, Sofyan Djalil: Menteri Keuangan, Bambang, Brodjonegoro, gubernur atau yang mewakili dari Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan, Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, Kepala BMKG, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.

Zola menjelaskan, Provinsi Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar, namun bukan hanya melarang begitu saja, Pemerintah Provinsi Jambi juga memikirkan dan menyiapkan solusi, yakni dengan memberikan satu eskavator satu kecamatan.

“Ada solusi yang bisa kami tawarkan, kami punya program Satu Eskavator Satu Kecamatan, ini bisa digunakan untuk membuka lahan tanpa membakar,” ujar Zola.

Selanjutnya, Zola menanyakan kepada Menko Perekonomian, Menteri Desa, dan para menteri lainnya yang hadir, apakah sebagian dari Dana Desa bisa digunakan untuk biaya operasional eskavator tersebut. Dan, jika secara aturan bisa, Zola berharap agar sebagian dari Dana Desa digunakan untuk biaya operasional eskavator dimaksud.

“Operasional dan gaji operator ini harus ada yang menyediakan dananya, apakah memungkinkan dana desa yang besar yang diterima semua Kades bisa digunakan?," tanya Zola.

"Waktu ada kunjungan anggota DPR RI ke Provinsi Jambi, saya menyampaikan ide yang sama, tetapi mereka juga belum memberikan jawaban karena butuh payung hukumnya. Saya pikir ini bisa jadi solusi yang baik, termasuk insentif ke masyarakat. Kalau masyarakat menyewa alat berat untuk membuka lahan, biayannya sangat mahal. Ini nanti operasionalnya dititipkan dengan camat, Kades dan lurah membuat jadwalnya berputar di wilayah kecamatan tersebut. Ini saya sudah saya terapkan ketika saya menjadi bupati di Tanjung Jabung Timur,” ungkap Zola. (JP-03)