 |
| Presiden Joko Widodo memberi sambutan seusai menyaksikan penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin 18 Januari 2016. (ID/David Gita Roza) |
Jambi Pos Online-Jakarta-Pola lama
dalam penggunaan anggaran negara harus ditinggalkan. Para menteri wajib
menjalankan tradisi baru, yakni pengerjaan proyek mulai awal tahun,
mengutamakan kontraktor lokal, menjalankan proyek padat karya di samping
penggunaan teknologi, serta memperhatikan efisiensi dan kualitas
proyek.
"Kita sekarang menuju tradisi baru, tinggalkan cara lama. Kualitas akan buruk jika proyek dibangun pada musim basah, Oktober hingga akhir tahun di musim penghujan. Lagi pula, dengan belanja modal lebih awal, kontraksi ekonomi bisa dicegah, uang yang beredar di masyarakat meningkat," ungkap Presiden Jokowi seusai menyaksikan pendantanganan kontrak kegiatan strategis tahun anggaran 2016 Kementerian Perhubungan (Kemhub) senilai Rp 2 triliun lebih.
Hingga saat ini, kata Menhub Ignasius Jonan, belanja modal di Kemhub sejak awal Januari 2016 sudah mencapai Rp 14 triliun. Pada 2015, realisasi proyek di Kemhub sebesar 76,5 persen dari target atau mencapai Rp 65,1 triliun. Pada 2014, realisasi anggaran di Kemhub Rp 46,7 trilun atau 75,4 persen dari pagu.
Mengapresiasi capaian Kemhub pada 2015, Presiden Jokowi meminta menhub untuk lebih mempercepat realisasi belanja modal tanpa mengurangi efsiensi dan kualitas yang sudah dicapai. "Realisasi harus cepat, tetapi kualitas harus baik. Saya akan turun lapangan untuk mengecek pelaksanaan proyek. Saya tidak hadir hanya pada ground breaking," kata presiden.
Presiden meminta menteri dan para dirjen untuk sering turun lapangan, mengecek langsung kemajuan proyek. Tidak cukup hanya memantau dari jauh. "Menteri dan dirjen harus punya kecerdasan jalanan," ujarnya.
Pencairan dana pusat dan realisasi proyek dari pusat harus lebih cepat. Karena, menurut presiden, daerah biasanya meniru pusat. Jika pusat lambat, daerah akan ikut lambat.
Presiden mengingatkan tiga hal yang harus diperhatikan setiap kementerian. Pertama, setiap proyek yang ada di daerah diserahkan kepada pengusaha daerah. Apabila mereka siap, berikan kontrak kepada kontraktor daerah. Kalau mereka belum siap, undang kontraktor nasional, tetapi mitranya harus kontraktor lokal.
"Jangan sampai uang kembali ditarik ke pusat. Pemerintah kini mengalokasikan banyak dana ke daerah, di antaranya dana desa," papar Jokowi.
Kedua, setiap kementerian wajib memperhatikan proyek padat karya dan itu harus diingatkan kepada para kontraktor. Kebijakan itu dimaksudkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Padat karya sangat diperlukan. Jangan semua kegiatan menggunakan teknologi dan alat berat.
"Saya tidak tidak anti-alat berat, tetapi harus memperhatikan juga penyerapan tenaga kerja," kata presiden.
Ketiga, semua kementerian harus ikut mendukung suksesnya pembangunan 10 destinasi pariwisata unggulan untuk mendongkrak wisatawan dan devisa. Labuan Bajo di Flores, NTT, dan Raja Ampat di Papua adalah dua dari 10 destinasi pariwisata unggulan yang harus dibangun dan dilengkapi infrastrukturnya.
"Saya lihat, runway di Labuan Bajo sudah cukup panjang dan terminalnya sudah cukup bagus. Tetapi, air bersih belum tersedia dan toilet tidak bersih. Setiap kementerian yang ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur harus memperhatikan pembangunan kelayakan infrastruktur di destinasi pariwisata unggulan," kata presiden.
Presiden juga mengingatkan pentingnya menaikkan daya saing nasional. Indonesia sudah masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN dan sebentar lagi masuk pasar bebas yang lebih besar dengan mengikuti Trans Pacific Partnership (TPP) dan pasar bebas Eropa.
"Kita sekarang menuju tradisi baru, tinggalkan cara lama. Kualitas akan buruk jika proyek dibangun pada musim basah, Oktober hingga akhir tahun di musim penghujan. Lagi pula, dengan belanja modal lebih awal, kontraksi ekonomi bisa dicegah, uang yang beredar di masyarakat meningkat," ungkap Presiden Jokowi seusai menyaksikan pendantanganan kontrak kegiatan strategis tahun anggaran 2016 Kementerian Perhubungan (Kemhub) senilai Rp 2 triliun lebih.
Hingga saat ini, kata Menhub Ignasius Jonan, belanja modal di Kemhub sejak awal Januari 2016 sudah mencapai Rp 14 triliun. Pada 2015, realisasi proyek di Kemhub sebesar 76,5 persen dari target atau mencapai Rp 65,1 triliun. Pada 2014, realisasi anggaran di Kemhub Rp 46,7 trilun atau 75,4 persen dari pagu.
Mengapresiasi capaian Kemhub pada 2015, Presiden Jokowi meminta menhub untuk lebih mempercepat realisasi belanja modal tanpa mengurangi efsiensi dan kualitas yang sudah dicapai. "Realisasi harus cepat, tetapi kualitas harus baik. Saya akan turun lapangan untuk mengecek pelaksanaan proyek. Saya tidak hadir hanya pada ground breaking," kata presiden.
Presiden meminta menteri dan para dirjen untuk sering turun lapangan, mengecek langsung kemajuan proyek. Tidak cukup hanya memantau dari jauh. "Menteri dan dirjen harus punya kecerdasan jalanan," ujarnya.
Pencairan dana pusat dan realisasi proyek dari pusat harus lebih cepat. Karena, menurut presiden, daerah biasanya meniru pusat. Jika pusat lambat, daerah akan ikut lambat.
Presiden mengingatkan tiga hal yang harus diperhatikan setiap kementerian. Pertama, setiap proyek yang ada di daerah diserahkan kepada pengusaha daerah. Apabila mereka siap, berikan kontrak kepada kontraktor daerah. Kalau mereka belum siap, undang kontraktor nasional, tetapi mitranya harus kontraktor lokal.
"Jangan sampai uang kembali ditarik ke pusat. Pemerintah kini mengalokasikan banyak dana ke daerah, di antaranya dana desa," papar Jokowi.
Kedua, setiap kementerian wajib memperhatikan proyek padat karya dan itu harus diingatkan kepada para kontraktor. Kebijakan itu dimaksudkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Padat karya sangat diperlukan. Jangan semua kegiatan menggunakan teknologi dan alat berat.
"Saya tidak tidak anti-alat berat, tetapi harus memperhatikan juga penyerapan tenaga kerja," kata presiden.
Ketiga, semua kementerian harus ikut mendukung suksesnya pembangunan 10 destinasi pariwisata unggulan untuk mendongkrak wisatawan dan devisa. Labuan Bajo di Flores, NTT, dan Raja Ampat di Papua adalah dua dari 10 destinasi pariwisata unggulan yang harus dibangun dan dilengkapi infrastrukturnya.
"Saya lihat, runway di Labuan Bajo sudah cukup panjang dan terminalnya sudah cukup bagus. Tetapi, air bersih belum tersedia dan toilet tidak bersih. Setiap kementerian yang ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur harus memperhatikan pembangunan kelayakan infrastruktur di destinasi pariwisata unggulan," kata presiden.
Presiden juga mengingatkan pentingnya menaikkan daya saing nasional. Indonesia sudah masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN dan sebentar lagi masuk pasar bebas yang lebih besar dengan mengikuti Trans Pacific Partnership (TPP) dan pasar bebas Eropa.
Indonesia harus menurunkan biaya logistik, merata di seluruh wiayah.
Jangan ada perbedaan harga barang yang terlalu mencolok antara Jakarta
dan wilayah luar Jawa, misalnya Papua. Ia mencontohkan, di Jawa, harga
semen Rp 70.000 per sak, di Wamena, Papua, Rp 700.000 per sak. (BeritaSatu.com)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE